Tax & Business Outlook 2024: Update Perpajakan, Hukum hingga Isu Keberlanjutan

Tahun 2024 terjadi peningkatan target penerimaan negara sesuai RABPN tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.781,3 triliun di mana target penerimaan pajak untuk tahun 2024 sebesar Rp1.986 triliun atau tumbuh 9,3% dari outlook tahun 2023.

Dengan meningkatnya target penerimaan pajak tahun ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan perbaikan guna mencapai target tersebut.

Hal ini disampaikan olek Irwan Kusumanto, di Jakarta, 11 Januari 2024 di acara Tax and Business Outlook 2024: Grand Launching Peresmian Kantor Konsultan Pajak (KKP) Kusumanto dan Rekan.

KKP Kusumanto dan Rekan yang sebelumnya bernama PT BDO Bisnis Solusi Indonesia, bertransformasi dalam rangka mengantisipasi RUU Konsultan Pajak yang tinggal menunggu pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dengan jelas menyebutkan di Pasal 12, bahwa hanya ada dua bentuk usaha Konsultan Pajak yaitu Perseorangan dan Persekutuan Perdata.

Peresmian KKP Kusumanto & Rekan ini merupakan transformasi entitas bisnis dari yang sebelumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Persekutuan Perdata.

Ini merupakan bentuk komitmen KKP Kusumanto dan Rekan dalam menyediakan layanan yang berkualitas serta didukung oleh integritas dan keahlian yang mendalam, juga sebagai bentuk dukungan bagi klien-klien dalam menghadapi perubahan yang cukup signifikan di area perpajakan.

Untuk memberikan jasa terkait perpajakan terbaik kepada klien, saat ini KKP Kusumanto dan Rekan berkantor pusat di Jakarta Selatan serta memiliki kantor cabang di Jakarta Utara dan Surabaya.

Dalam rangka Grand Launching Peresmian KKP Kusumanto dan Rekan yang dibuka oleh Thano Tanubrata selaku CEO BDO di Indonesia dan Irwan Kusumanto selaku Managing Tax Partner dari KKP Kusumanto dan Rekan, juga membahas perekonomian Indonesia dari beberapa aspek yang sangat penting yaitu dunia usaha, kepastian hukum, dan isu keberlanjutan (sustainability).

Dunia usaha tentu berharap di tahun 2024 Pemerintah akan membenahi berbagai regulasi, kebijakan dan birokrasi yang efisien, tanpa hambatan, akuntabel, profesional dan berorientasi bisnis.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memproyeksikan sepanjang 2024 level persepsi pasar terhadap ketidakpastian iklim usaha atau investasi di Indonesia akan mencapai puncaknya. Investasi dan kinerja ekspor tahun 2024 diperkirakan kurang baik yang disebabkan pelemahan realisasi investasi di tahun politik.

Hal ini akan membuat pengusaha atau investor cenderung mengambil sikap menunggu atau wait and see dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini diungkapkan oleh Anton J. Supit, Dewan Ahli APINDO.

Bisnis di 2024 pun akan sangat dipengaruhi Hukum di Indonesia. Dipaparkan Eman Achmad, selaku Managing Partner BDO Legal Eman Achmad dan Rekan. Ia mengatakan pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya lingkungan hingga teknologi.

Semua unsur penegakan hukum sangat berhubungan dengan fokus keberlanjutan: Environment, Social, and Governance, di mana prinsip-prinsip ESG saat ini menjadi perhatian para pelaku bisnis saat ini dan juga para investor untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Ia menegaskan pelaku bisnis mulai tertarik menjalankan sustainability, ada banyak keuntungan, antara lain dari sisi investor, kini mereka akan lebih melirik perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip ESG.

Lalu dari sisi legislasi, regulasi di sektor finansial meningkatkan fokus ke risiko-risiko ESG serta lembaga internasional dan otoritas pengatur menaikkan ambang batas untuk pengungkapan ESG dan kebijakan keberlanjutan.

Dari sisi pertumbuhan perusahaan, dengan menerapkan sustainability, perusahaan bisa mengembangkan produk dan servis baru, meningkatkan profit dan memperkuat hubungan dengan key stakeholders. Konsumen pun cenderung memilih produk yang peduli lingkungan meskipun harus membayar lebih.

"Inovasi berkelanjutan juga baik karena mengubah cara perusahaan menggunakan sumber dayanya, kemampuan dan pelaksanaannya," kata Bambang Budi Tresno, selaku Audit & Assurance Partner, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan yang juga hadir di acara Tax and Business Outlook 2024: Grand Launching Peresmian Kantor Konsultan Pajak (KKP) Kusumanto dan Rekan, Selasa (16/1), saat keterangan.

Pelaksanaan kegiatan ESG mempunyai implikasi terhadap perencanaan, pelaporan, dan kepatuhan perpajakan, sehingga mengharuskan dunia usaha untuk menyesuaikan agar tujuan penerapan ESG pada suatu badan usaha mempunyai nilai yang diharapkan.