Impor Capai 3 Juta Ton, PKS Soroti Sistem Pengelolaan Beras Nasional: Terlihat Amburadul!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengkritisi peningkatan impor di sektor serealia, termasuk beras, sebagai indikasi lemahnya ketahanan pangan nasional.

Menurut Pasluddin, peningkatan impor beras ini menunjukkan pengelolaan yang amburadul oleh pemerintah.

“Ini adalah tanda peringatan bagi kita semua. Disisi lain kami FPKS menyeru penguatan pencapaian cita-cita kedaulatan pangan yang meliputi kemandirian dan ketahanan pangan, disisi lain kebijakan pemerintah dalam mengelola perberasan nasional terlihat amburadul,” ungkap Pasludin dikutip dari laman pks.id, Minggu (21/1/24).

Sebagaimana diketahui, dari publikasi melalui Konferensi pers BPS pada Senin, 15 Januari 2024 lalu, disebutkan bahwa importasi beras tahun 2023 merupakan terbesar dalam lima tahun terakhir, meningkat 613,61% dibandingkan tahun 2022.

BPS yang menyebut Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton selama tahun 2023. Angka tersebut disebut naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pasluddin mengkritik keras kebijakan ini sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Ia menekankan bahwa ketergantungan pada impor beras dalam jumlah besar adalah langkah mundur untuk Indonesia.

“Cita-cita kedaulatan pangan kita telah Ambyar. Kita harus menanyakan, mengapa tiba-tiba ada kebutuhan mendesak untuk mengimpor beras dalam jumlah yang sangat besar? Apakah ini menunjukkan ada masalah dalam manajemen stok pangan nasional?” ungkapnya.

Pasluddin menyinggung adanya kemiripan seperti saat menjelang pemilu 2019, pemerintah tiba-tiba juga melakukan importasi beras sebesar 2 juta ton. Menurut Pasluddin, kebijakan impor dalam jumlah besar ini bisa memberikan dampak negatif terhadap petani lokal. Menurutnya, impor dalam skala besar dapat menyebabkan penurunan harga beras di pasar domestik, yang pada gilirannya akan merugikan para petani di Indonesia.

Baca Juga: Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Kata Lembaga Survei karena Banyak Bagi-bagi Bansos

Lebih lanjut, pria kelahiran Kabupaten Bone ini mengkritik ketergantungan impor dari negara-negara tertentu, dengan Thailand, Vietnam, dan Pakistan sebagai penyumbang terbesar. Akmal menilai ini sebagai strategi yang berisiko dan menyerukan diversifikasi sumber impor.

Politisi Senior PKS di Sulawesi ini menegaskan dan mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini, Pasluddin menyarankan investasi yang lebih besar dalam riset pertanian, infrastruktur, dan dukungan bagi petani lokal, demi mencapai kemandirian pangan.

“Kita perlu fokus pada solusi jangka panjang, bukan hanya solusi instan seperti impor. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan sektor pertanian kita,” tambah Pasluddin, menekankan pentingnya strategi jangka panjang.

Sebagai penutup, Pasluddin menyerukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan impor beras dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

“Langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk mengatasi tantangan ini. Jangan sampai ambyarnya cita-cita perberasan nasional ini semakin berlarut,” tutup Pasluddin.