Peneliti Heran Gibran bin Jokowi Mau Cabut IUP Tambang Ilegal: 'Kalau Ilegal Bagaimana Cabutnya?'

Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Indonesia Deni Friawan menyoroti pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi di debat Cawapres Minggu (21/1/24) yang mau mengaku ingin cabut Izin Usaha Penambangan (IUP) pada tambang-tambang ilegal.

Deni sepakat mengenai standing point Cawapres 1 dan 3 yang mana mengkritisi hilirisasi yang dianggap ugal-ugalan.

Terkait Gibran, Deni mengungkapkan anak Jokowi tersebut mengakui perlunya titik tengah antara dua kepentingan yakni ekonomi dan pelestarian lingkungan terkait hilirisasi.

Hanya saja Deni menilai apa yang Gibran ungkapkan mengenai momen “tambang ilegal” bertolak belakang yang mana ia ingin langsung mencabut IUP.

Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan-Cak Imin Terus Menguat, Prabowo-Gibran bin Jokowi Mohon Siap-siap!

“Karena Cawapres No 2 sebut cabut IUP-AMDAL, tapi apa yang dinyatakan ternyata bertolak belakang dengan praktik yang saat ini terjadi. Studi WALHI dan CSO lain menunjukkan bahwa aturan tersebut dilanggar, kita tidak bisa misalnya mencabut IUP untuk perusahaan ilegal, ya ilegal bagaimana cabut IUP nya?” jelas Deni dalam “CSIS Media Briefing: Menanggapi Debat Keempat Capres-Cawapres” yang diselenggarakan pada Senin (22/1/24).

Rentetan pembahasan soal hilirisasi-tambang ini menurut Deni perlu dipahami bahwa tidak semua Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia merupaka komoditas yang bisa dijadikan produk hilir.

Deni menegaskan tak semua masalah jawabannya adalah hilirisasi yang mana Gibran jadi sorotan karena sering menyebut hilirisasi sebagai solusi.

“Tidak semua masalah itu jawabannya hilirisasi, hilirasi itu bukan teh sosro, bukan apa pun masalahnya jawabannya hilirasi, itu yang perlu kita ketahui. Perlu diingat, memiliki sumber daya alam itu satu hal, sementara hilirasi sumber daya alam atau industrialisasi sumber daya alam itu merupakan hal lainnya, hanya karena Indonesia punya SDA yang banyak bukan selalu berarti kita bisa mendapatkan keuntungan dari mengolah produk hilir dari sda itu,” ungkapnya.

“itu yang harus kita sadari bahwa dampak buruk dari Hilirasi ini perlu untuk diperbaiki, jadi tidak semua hal solusinya adalah hilirisasi karena cost dari hilirisasi juga besar,” tambahnya.

Sebelumnya dalam debat Cawapres, Gibran mengklaim punya solusi jitu atas persoalan banyaknya tambang ilegal yang menjamur di Indonesia. Salah satunya yakni dengan cara mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mereka.

"Dari paslon 2 simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut, izin dicabut, simpel," kata Gibran dalam debat keempat cawapres, dikutip Senin (22/1/2024).

Baca Juga: Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Kata Lembaga Survei karena Banyak Bagi-bagi Bansos

Sementara itu, kelompok aktivis lingkungan hidup Greenpeace menilai tak mungkin mencabut IUP karena para pengusaha nakal tersebut adalah ilegal.

"Oia, semua pertambangan yang ilegal itu tentunya tidak punya Izin Usaha Pertambangan (IUP), jadi apanya yang mau dicabut?  @gibran_tweet #DebatCawapres," kata Greenpeace lewat akun X mereka.