Kembangkan Jargas, Pemerintah Lirik Skema KPBU

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok target 2,5 juta rumah tangga tersambung jargas. 

Agar hal ini terwujud, pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi pengembangan jargas di kemudian hari.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman mengungkapkan, ada banyak benefit dari implementasi skema KPBU. 

Dimana, pemerintah akan menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas. Di samping itu, KPBU bisa mempercepat pembangunan jargas secara masif. 

"Misalnya mulai (pembangunan jargas) di Batam bisa langsung 300.000 SR," ujar Laode dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (23/1/2024). 

Baca Juga: RGAS Siap Bantu Percepat Pembangunan Jargas di Indonesia

Laode mengatakan, masih ada beberapa tantangan dalam menjalankan skema KPBU, diantaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. 

"Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," ujarnya. 

Permasalahan lain adalah praktik skema KPBU berbeda-beda di setiap lokasi. Tak bisa direplikasi dari sisi pelaksanaan. 

Menurutnya, perlu ada studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda-berbeda. Pun halnya keekonomian mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, wilayah yang tersalurkan sambungan jargas, penggunakan elpiji akan ditarik secara bertahap. Elpiji akan dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas.

 "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," ucapnya.

Baca Juga: Dukung Pemerintah Capai NZE 2060, Pertamina Percepat Pembangunan Jargas 

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menilai, penggunaan jargas  sebagai upaya menekan devisa dan solusi subtitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga. 

"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 Kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," ujar Arifin.

Pemerintah sendiri berharap optimalisasi pembangunan jargas mengalir hingga ke konsumen rumah tangga. Hal ini seiring adanya penurunan tren eskpor dan makin besarnya pemenuhan kebutuhan domestik, yaitu 68,2% di tahun 2023. 

"Kita akan memanfaatkan gas ini untuk mendukung fase transisi energi," ungkapnya.