Tanggapi Kontroversi Ucapan 'Keberpihakan' Jokowi, Kaesang: Enggak Ada Masalah

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep buka suara terkait dengan pernyataan kontroversial dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia menilai tak ada yang salah jika seorang presiden turun gunung ikut di Pilpres 2024.

Ia mengatakan hal tersebut dengan catatan bahwa presiden tidak boleh menggunakan fasilitas kenegaraan apabila sedang berkampanye. 

Baca Juga: Turun Bagikan Sertifikat Tanah, Raja Antoni: Hasil Kerja Mati-matian Pak Jokowi

"Ya selama tidak menggunakan fasilitas kenegaraan, saya rasa presiden mau berkampanye. Kan enggak masalah," jelas Kaesang di Lapangan Reformasi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (24/1).

Dia enggan menjawab apakah pernyataan Jokowi soal tak ada larangan presiden untuk berkampanye, menandakan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kaesang meminta agar pilihan politik ditanyakan langsung ke Jokowi. 

"Ya itu kan bisa ditanyakan kembali ke Bapak (Jokowi). Pilihannya Bapak siapa, tapi balik lagi," kata putra bungsu Jokowi itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.

Baca Juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Anies: Kewenangan Negara Tak Merujuk Pada Selera

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Jokowi, Prabowo, KSAU dkk Kompak Pakai Jaket Bomber Saat Serah Terima C-130J Super Hercules

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sendiri selaku presiden akan berkampanye maka yang dilarang adalah tidak menggunakan fasilitas negara. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," wanti dia.

Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu adalah dibolehkan.

Baca Juga: Jokowi: Presiden Itu Boleh Loh Kampanye

"Masa gini ga boleh? gitu ga boleh ? Berpolitik ga boleh? Boleh! Menteri boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkas Jokowi.