Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Missleading, NasDem Harap Jokowi Sadar di 2024

Missleading, NasDem Harap Jokowi Sadar di 2024 Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, senin (30/10/2023). Dalam arahannya Presiden meminta penjabat kepala daerah dapat mengendalikan inflasi di daerah, menjaga iklim investasi, mengalokasikan dana untuk bantuan sosial, dan menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Purwokerto -

Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat missleading lantaran semua pihak sepakat bahawa penyelenggara mesti menjaga netralitasnya di Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu dia ungkap menyusul pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi politik nanti.

Baca Juga: Anies Percaya Aparat Bisa Jaga Netralitasnya Meski Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak

"Saya kira kita harus katakan itu sangat missleading yang luar biasa. Sekali lagi kita semua sepakat bahwa penyelengara negara itu harus netral," kata Sugeng kepada wartawan di Purwokerto, Rabu (24/1/2024).

Sugeng menegaskan, aparat negara mestinya bersikap netral. Pasalnya, dia menilai tidak ada ukuran pasti penyelenggara negara tidak akan menggunakan fasilitas negara di Pilpres. 

"Lantas kalau dikatakan yang penting tidak gunakan fasilitas negara, gimana mengukur seorang presiden tidak pakai fasilitas negara? Atau sebaliknya, atau di balik bahwa hari-hari ini presiden melaukan kunjungan ke Jateng akhir-akhir ini, itu luar biasa selayaknya kampanye," jelasnya.

Sugeng mengaku prihatin dengan gelaran politik tahun 2024 yang dinilai jauh dari kata ideal. Dia mengaku berharap penyelenggara negara bisa segera membenahi pelanggaran yang belakangan terjadi.

Baca Juga: Yusril Tegaskan Jokowi Benar: Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak Pada Pemilu

"Kita hanya bisa berharap seluruh aparatur negara dan utamanya presiden, sadarlah dengan apa yang dilakukan betul-betul melanggar kontistusi dan jauh lebih penting adalah melanggar etik moral, bagaimana politik dan proses politk yang berjalan," tandasnya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: