Anies Sebut Kekayaan Alam Mesti Dimanfaatkan untuk Kesejahteraan Rakyat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan menegaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), hingga sumber daya buatan mesti dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Anies menuturkan, kesejahteraan rakyat merujuk pada UUD 1945. Oleh karena itu, dia menilai penting seluruh birokrasi negara untuk berpegang teguh pada konstitusi. 

Adapun hal itu dia ungkap dalam acara Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (2/2/2024). 

“Ketika bertugas di Kemdikbud juga di DKI Jakarta, di pertemuan pertama dengan seluruh jajaran, saya minta kembali membuka UUD 1945 dan membaca pembukaan UUD 1945 sebagai pengingat bahwa kita di sini menjalankan amanat konstitusi. Apapun yang kita perbuat, rujukannya ke sana,” kata Anies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (2/2/2024).

Anies pun meminta pejabat negara untuk kembali membaca sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pelantikan. Dia menyebut, menjalankan konstitusi menjadi hal utama mesti dijalankan. 

“Walaupun itu disimpan di laci dan tidak pernah diutak-atik lagi. Sumpahnya dikatakan menjalankan konstitusi dan tidak boleh mengambil kebijakan yang memberi keuntungan,” jelasnya. 

Anies menuturkan, UUD 1945 pasal 33 ayat tiga eksplisit bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

"Kita memiliki prinsip pengelolaan sumber daya alam yang mungkin berbeda dengan negara-negara lain di mana korporasi diharuskan menaati konstitusi,” katanya. 

Meski begitu, Anies menyebut realitas yang terjadi berbanding terbalik. Dia menyebut, sering kali kebijakan dibuat untuk menguntungkan korporasi. 

Baca Juga: Ulama, Kyai, Nyai se-Madura Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Muhaimin

“Kebijakan dibuat supaya korporasi mau bekerja di sini. Misalnya membuka lapangan kerja, pekerjanya pekerja asing dengan kualifikasi yang sama dengan tenaga kerja di Indonesia. Ini problem. Lalu, catatan GDP regional ada lompatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran tinggi. Ini harus dikoreksi,” ujarnya. 

“Ini bukan selera, bukan anti A, anti B. Bukan. Tetapi soal melaksanakan konstitusi, menghasilkan keadilan, kemakmuran bersama. Bukan hanya menghasilkan efisiensi pasar,” tambahnya. 

Anies mengungkapkan SDA dan SDM tidak menjamin kesejahteraan rakyat, namun cara mengelolanya yang akan menentukan. 

“Negara jangan hanya mengekstrak SDA dan SDM untuk segelintir orang,” pungkasnya.