Ramai Akademisi Kritik Pemerintahan Jokowi Jelang Pemilu, JK: Tak Terbantahkan

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menilai kritik akademisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terbantahkan.

Adapun hal itu dia ungkap menyusul banyaknya pernyataan sikap dari sejumlah universitas tentang jalannya pemerintahan Jokowi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 mendatang. 

"Pendapat begitu banyak, akademisi para guru besar, para rektor, tidak terbantahkan," kata JK kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya No. 6, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Meski begitu, JK mengaku tak ingin mengomentari pernyataan sikap para akademisi. Pasalnya, kritik yang disampaikan lahir dari para profesor dan pengajar perguruan tinggi.

"Bagaimana saya bisa menguji, mestinya mereka menguji kita semua. Ini kan profesor penguji semua," jelasnya. 

Lebih jauh, JK meyakini bahwa kritik itu lahir dari hati nurani para akademisi. Oleh karenanya, dia enggan mengomentari secara akademis pernyataan sikap para guru besar universitas. 

"Apa yang dikatakannya itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia, dia profesor, masa kita uji profesor," tandasnya. 

Sebagaimana diketahui, sejumlah sivitas akadamika menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi jelang Pemilu. Beberapa diantaranya, berasal dari universitas terkemuka di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), hingga Universitas Padjadjaran (Unpad).

Baca Juga: Jusuf Kalla Minta Rakyat Hati-Hati Milih Presiden: Kalau Dipimpin Orang yang Suka Marah-Marah, Waduh!

Mulanya, kritik terhadap pemerintah Jokowi dimulai dari jajaran sivitas akademik UGM yang menilai pemerintah melakukan tindakan menyimpang terhadap proses penyelenggaraan negara. 

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, mengaku prihatin atas tindakan menyimpang Jokowi dari prinsip moral demokrasi lantaran dinilai terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara negara di berbagai lini.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).