Kubu Prabowo-Gibran Pertanyakan Kapasitas Pakar di Film 'Dirty Vote', Refly Harun Tegas: Mereka Bukan Orang Sembarangan!
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan tiga pakar Hukum Tata Negara yang tampil dalam film “Dirty Vote” memiliki kapasitas memumpuni dalam menyampaikan keilmuan dan analisis.
Hal ini Refly ungkapkan dalam salah satu diskusi bertajuk “Dirty Vote: Antisipasi dan Cegah Kecurangan Pemilu” yang juga diisi oleh Tom Lembong serta wartawan senior Hersubeno Arief, Senin (12/2/24).
heboh film “Dirty Vote” yang belakangan ini ramai dibicarakan karena menguak berbagai indikasi kecurangan dalam pemilu/pilpres 2024 termasuk menyoroti tajam segala tindakan Presiden Jokowi di pemilu 2024.
“Yang ngomong bukan sembarangan, yang ngomong itu tiga pakar hukum tata negara yang saya kenal baik integritas mereka dan mereka telah lama berkecimpung di society,” ungkap Refly dilihat live di kanal Youtube pribadinya.
Menurut Refly, apa yang disampaikan ketiga pakar yang tampil dalam film tersebut berdasar bukti yang jelas bukan sekadar asumsi yang memiliki tendensi tertentu.
Untuk diketahui, ketiga pakar yang dimaksud adalah ialah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
“Apa yang mereka sampaikan itu menurut saya bukan sesuatu yang aneh, karena yang mereka sampaikan adalah yang sudah kita ketahui dari pemberitaan media, persoalannya mereka lebih maju menggali lebih dalam mengenai prespektif hukum dan tata negaranya,” jelas Refly.
Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman mempertanyakan kapasitas tiga pakar hukum tata negara yang terlibat dalam film tersebut karena menurutnya apa yang disampaikan tak berdasar dan dipadati fitnah.
"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut,” ungkap Habiburokhman dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (11/2/24).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement