CBAM Beri Dampak Besar, Pemerintah Dinilai Harus Dukung Industri Baja

Dampak CBAM, Pemerintah Harus Dukung Industri Baja

Implementasi kebijakan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) oleh Uni Eropa (UE), berdampak besar terhadap industri baja dalam negeri, termasuk membengkaknya biaya produksi. 

Itu sebabnya, Pemerintah dinilai harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat. Hal tersebut disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad kepada media hari ini. 

”Ya, (kuncinya) memang dukungan Pemerintah. Karena memang teknologi energi bersih kan mahal. Begitu pula dengan regulasi, Pemerintah harus mempermudah,” jelas Tauhid. 

Baca Juga: Diekspor ke Kanada, Baja Struktur Produksi PT GRP Dihargai USD2 Juta

Karena itulah Tauhid sependapat, meski ekspor produk baja Indonesia ke UE relatif kecil dibandingkan dengan total ekspor nasional, namun industri baja nasional juga menghadapi tekanan serius. 

Sebab, jalur produksi berbasis batu bara yang digunakan sekarang memang signifikan meningkatkan emisi. Baja dalam negeri yang diekspor ke Tiongkok dan kemudian diolah untuk dijual ke UE misalnya, pasti meninggalkan jejak karbon. 

”Ini tantangan sekaligus tekanan dari UE. Dan itu tidak hanya terjadi di baja dan sawit, tetapi hampir semua komoditas,” imbuhnya. 

Karena itulah, dukungan yang tepat dari Pemerintah sangat diperlukan. Termasuk kemudahan kebijakan yang memungkinkan transisi ke teknologi net zero emission, sehingga industri baja Indonesia mampu menghadapi tantangan global dengan menjaga daya saing dan profitabilitasnya.

”Betul, regulasinya harus mendukung, Pemerintah harus menyiapkan. Misal ada industri yang berorientasi ke arah sana (aspek hijau sesuai kebijakan CBAM), pendekatan green finance bisa dilakukan. Itu harus ada insentif, selisih bunga yang signifikan,” tutur Tauhid. 

Baca Juga: KLHK Sebut Ekosistem Ekonomi Karbon Harus Tercipta, Ini Alasannya

Insentif tersebut, menurut Tauhid merupakan langkah konkret yang harus dilakukan Pemerintah. Pasalnya, beberapa sektor sudah memperoleh, seperti insentif pajak dan pengurangan bea masuk. ”Bahkan ada subsidi untuk otomotif. Nah, besi dan baja kan belum. Jadi, harus disiapkan dan terus dikaji,” kata dia.

”Syaratnya, kebijakan tersebut tidak hanya untuk menghadapi CBAM dari UE. Lebih dari itu, agar industri baja nasional bisa bersaing di pasar global,” lanjutnya. 

Memang, imbuh Tauhid, tidak semua industri baja bisa memperoleh. Priivilege dapat diberikan kepada industri baja yang sebagian sudah memenuhi aspek hijau. ”Dengan demikian, industri tersebut bisa memenuhi aspek permintaan pasar UE. Hal ini sama seperti di sawit dan lainnya, tidak semua dapat tapi sudah ada dukungan dari Pemerintah,” lanjutnya.

Ihwal kebijakan CBAM itu sendiri, diterapkan UE untuk mengurangi risiko 'kebocoran karbon' yang terjadi ketika perusahaan UE memindahkan produksi mereka ke negara-negara dengan kebijakan iklim yang lebih longgar. UE telah memulai tahap transisi penerapan CBAM pada tanggal 1 Oktober 2023 dan secara efektif akan memberlakukan CBAM pada 1 Januari 2026.