SMI dan TBI Bersinergi, Siap Wujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) bersinergi guna meluncurkan proses konsultasi dari Kerangka Kerja Sosial-Ekonomi. Perangkat ini digadang-gadang bisa memaksimalkan pemanfaatan dampak sosial-ekonomi transisi energi berkeadilan di Indonesia.

Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad, mengatakan kerangka kerja ini akan membantu pemegang kepentingan untuk memitigasi berbagai risiko yang terkait dengan aktivitas transisi ke energi bersih khususnya dalam menghadirkan keadilan di Indonesia.

Baca Juga: Rombak Direksi, Pertamina Hulu Energi Optimis Kinerja Makin Tinggi

"Transisi energi menghadirkan peluang dan tantangan. Sisi positifnya, perluasan energi terbarukan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun demikian, transisi juga dapat menimbulkan risiko negatif bagi kelompok rentan jika tidak dikelola dengan hati-hati, dimana salah satunya adalah pengungsian masyarakat," ujar Edwin, dilansir Kamis (22/2).

Kerangka Kerja Sosial Ekonomi ini diharapkan bisa mendukung perusahaan yang baru saja ditunjuk sebagai country manager untuk Energy Transition Mechanism (ETM). Tujuannya guna mengawal transisi Indonesia dari energi fosil ke energi hijau dan rendah karbon.

Adapun peluncuran kerangka kerja ini dilakukan bersamaan dengan pertemuan donor transisi energi dari SMI. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyuseskan transisi energi menuju yang lebih ramah lingkungan.

"Transisi energi yang adil sudah sepatutnya menjadi skema yang saling menguntungkan bagi ekonomi, lingkungan dan pembangunan sosial. Saya optimistis bahwa kerangka kerja ini akan mendukung upaya kita untuk mencapai hal tersebut," ungkap Country Director TBI Indonesia, Shuhaela F. Haqim.

Baca Juga: Pengamat Sebut Keberpihakan Jokowi Jadi Salah Satu Alasan Pemilu 2024 Jadi yang Terburuk

Hadir dalam acara ini di antaranya adalah Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan S.E., M.Com., DBA. Turut hadir pula perwakilan dari kedutaan besar negara asing, lembaga keuangan dan mitra pembangunan.