Ahli Buka-bukaan Soal Bansos di MK, Sebut Ada Hubungan antara Kemiskinan Masyarakat dengan Perolehan Suara Calon

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom dari Universitas Indonesia, Vid Adirson dihadirkan pihak tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Senin (01/04/2024). 

Dalam pemaparannya, Vid mengungkapkan adanya hubungan antara kemiskinan dan petahana atau calon yang didukung oleh kekuasaan yang aktif.

Secara spesifik, Vid menyoroti soal bagi-bagi Bansos oleh pemerintah dengan perolehan calon yang memang didukung oleh pemerintah.

“Kesimpulannya ada bukti statistik yang kuat dan konsisten untuk menunjukkan hubungan positif kemiskinan dengan presentase perolehan suara petahana,” ungkap Vid.

Vid mengungkapkan demikian dengan menyampaikan beberapa implikasi yakni pertama bahwa kebijakan yang menyasar masyarakat miskin akan meningkatkan suara petahana atau calon yang disokong oleh mereka.

Secara spesifik hal ini menurut Vid terjadi di daerah yang memang angka kemiskinannya tinggi.

“Kebijakan pemerintah yang ditargetkan untuk masyarakat miskin seperti bansos akan meningkatkan suara petahana atau kandidat yang didukung petahanan, sebagai ilustrasi, di tingkat provinsi yang kemiskinan sekitar 10 persen maka akan ada tingkatkan margin sebesar 6,2-9 persen antara pemenang dengan total seluruh kandidat jadi bukan yang pertama dan kedua tapi pertama dengan total kandidat, perlu diingat margin tersebut belum mmeperhitungkan dampak bansos ad hoc, jadi murni masih bansos rutin, beberapa bansos ad hoc itu blt el nino, bantuan pangan beras, dll.

Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Bansos Efek Hasto PDIP, Habiburokhman: Seperti Nyinyiran Nenek-nenek

“Saya menggunakan data hasil pilpres dari 2004-2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara, kesimpulan besarnya adalah petahana atau kandidat yang didukung petahana akan mendapatkan presentase suara yang lebih tinggi, dan presentase suara pemenang lebih tinggi di daerah yang kemiskinan lebih tinggi,” tambahnya.

Terkait bagaimana bansos bisa berdampak pada perolehan suara kandidat yang didukung petahanan, Vid mengungkapkan beberapa alasan.

Pertama menurutnya masyarakat tak bisa menyangkal bahwa adanya bansos yang mereka terima merupakan dari pemerintah, dan pemerintah pun bisa mengklaim bahwa bansos adalah hasil kerja mereka.

“Kedua bansos ini memang menargetkan masyarakat miskin, ingat nilai itu akan berbeda tergantung income sesoerang bagi seorang miskin 200 ribu itu luar biasa dibandingkan dengan yang berpendapat tinggi. Ketiga perilaku myopic yang cenderung dimiliki masyarkaat, kecenderungan mereka memerhatikan yang dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi atau yang akan terjadi beberapa tahun ke depan,” jelasnya.