Airlangga Klaim Bansos Diberikan Secara Reguler untuk Mitigasi El Nino

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah adalah upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan terhadap el nino.

Hal itu dia ungkap dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jum'at (5/4/2024). 

Adapun kehadiran Airlangga dalam sidang untuk mengklasifikasi dugaan politisasi bansos yang berlangsung selama proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Airlangga mengaku, pemerintah membentuk dua program untuk menjaga rantai pasokan pangan dan daya beli masyarakat, yakni bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT).

Airlangga menyebut, kedua jenis bansos yang diberikan pemerintah mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. 

"Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga pasokan pangan dan daya daya beli masyarakat," jelas Airlangga dalam sidang. 

Airlangga menuturkan, pemerintah sendiri telah menyalurkan bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kilogram bagi 21,3 juta untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dan program keluarga harapan (PKH) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2023.

Dalam program itu, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18,1 triliun dengan penyelenggara program Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Baca Juga: Menuju Indonesia Emas, Menko Airlangga: Kita Punya Momentum untuk Akselerasi

Sementara BLT el nino, tutur Airlangga, pemerintah menggelontorkan uang sebesar Rp200 ribu untuk 18,8 juta KPM. Dalam program ini, Kementerian Sosial menjadi pihak penyelenggara dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun.

Sementara tahun 2024, kata Airlanga, program bantuan beras 10 kilogram diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Program itu menyasar ke 22 juta KPM berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,4 triliun.

Sementara itu, Airlangga mengatakan bahwa BLT diberikan sebagai mitigasi risiko El Nino kepada 18,8 juta KPM seberapa Rp200 ribu per bulan.

"Kami tegaskan beberapa hal yang pertama program perlundungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler," pungkasnya.