Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menkominfo Budi Arie: Indonesia Belum Punya Regulatory Framework Soal AI

Menkominfo Budi Arie: Indonesia Belum Punya Regulatory Framework Soal AI Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan adanya penguatan sinergi baik secara nasional maupun global dalam  penyusunan regulasi mengenai kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).

Menkominfo Budi Arie Setiadi mendorong intensifikasi kerja sama dengan Tony Blair Institute for Global Change (TBI). Hal ini untuk membahas pengaturan generative AI di Indonesia.

Baca Juga: Menhub Budi Karya Apresiasi Ketersediaan SPKLU saat Arus Mudik dan Balik 2024

“Saat ini Indonesia belum memiliki regulatory framework terkait AI. Sementara, hanya sebatas surat edaran dan pedoman terkait etika saja. Oleh karena itu, kita bisa bekerja sama menciptakan regulatory framework yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AI di Tanah Air,” ungkapnya dilansir Sabtu (20/4).

Menteri Budi Arie menyatakan penyusunan regulasi mengenai AI memerlukan pertimbangan aspek fundamental untuk meminimalkan risiko pemanfaatan teknologi yang makin banyak digunakan warga Indonesia.

“Kita tahu bahwa ada tiga fundamental penting soal AI. Pertama itu harus aman. Kedua, AI ini mesti beretika, dan terakhir harus saling percaya. Concern ini tentu membutuhkan suatu perangkat regulasi yang memadai atau komprehensif, sehingga bisa mengatasi risiko yang muncul dari AI,” tuturnya.

Dalam pertemuan dengan Tony Blair, Menkominfo meminta masukkan dan dukungan dalam menyusun regulatory framework AI agar bisa diberlakukan di Indonesia sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi AI.

“Tony Blair menyampaikan pihaknya menawarkan semacam kerja sama dengan Indonesia dalam rangka tukar pikiran dan pengalaman untuk merumuskan regulatory framework ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris itu, Menteri Budi Arie juga membahas isu transformasi digital nasional berkaitan dengan pembangunan Pusat Data Nasional, konektivitas digital, dan identitas digital.

Baca Juga: Jokowi dan Menlu RRT Bahas Situasi di Timur Tengah

“Jadi, ini adalah tindaklanjut dari pertemuan kami dengan Tony Blair institute pada tahun lalu. Tadi, sebelum bertemu kami, Tony Blair bersama timnya lebih dahulu menemui Bapak Presiden RI Joko Widodo, dan Menteri Pertahanan Pak Prabowo,” ungkapnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: