Di tengah kemunduran demokrasi signifikan di Indonesia, maka paska Pilpres 2024, belum ada tanda-tanda cerah bahwa demokrasi akan segera bangkit kembali. Hal itu rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia.
Apa yang terjadi di Rusia, USA masa Trump, India, Myanmar, kembalinya dinasti Marcos, itu menunjukkan tanda-tanda bahwa demokrasi di berbagai kawasan dunia memang mengalami kemunduran.
Baca Juga: Jasa Influencer Geser UMKM di Even Pilpres 2024: 'Pendapatan Turun 3 Kali Lipat'
Meskipun demikian, tetap harus ada sekelompok masyarakat sipil yang kritis yang menyikapi dan menolak terjadinya kemunduran demokrasi tersebut. Kemunduran demokrasi boleh terjadi di mana saja, tetapi jika masyarakat di suatu negara tidak menghendaki itu terjadi, maka kemunduran demokrasi bisa dicegah.
Ketika masyarakat sipil cukup kritis menyuarakan penolakan terhadap kemunduran demokrasi yang semakin akut, maka pemimpin negara akan canggung menjalankan praktik-praktik anti demokrasi kecuali pemimpin yang lupa ingatan.
Mulai saat ini, para intelektual harus sudah mulai melakukan langkah-langkah kritis. Tujuannya tetap menegakkan rule of law dan check and balance.
Harus dibiasakan mengadu gagasan vs gagasan, bukan melanjutkan praktik-praktik otoritarian dan kesewenang-wenangan terhadap APBN. Praktik-praktik tidak terpuji itu bisa dicegah apabila check and balances berjalan dengan baik di parlemen.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement