OJK Wanti-wanti Industri BPR-BPRS

Tantangan kedua, kata Dian, berkaitan dengan tata kelola dan manajemen risiko. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dioptimalkan untuk memanajemen risiko yang efektif.

"Dibutuhkan penerapan tata keola yang baik dan manajemen risiko yang efektif untuk meningkatkan kerja industri BPR dan BPRS," ungkapnya. 

Baca Juga: Perkuat Kelembagaan BPR dan BPRS, OJK Terbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2024

Tantangan ketiga muncul dari sisi persaingan usaha. Dian menuturkan, industri BPR-BPRS akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan lain, khususnya di segmen UMKM dari hulu sampai kilir.

"Terlebih lagi dengan masifnya perkembangan teknologi informasi atau IT yang mendorong inovasi produk dan layanan keuangan juga menjadi persaingan yang cukup berat bagi industri BPR dan BPRS," ungkapnya. 

Apa Solusi OJK?

Memperhatikan tantangan yang dihadapi yang ada, Dian menyebut, RP2B 2024-2027 menjadi landasan kebijakan untuk memperkuat dan mengembangkan industri BPR dan BPRS.

Dian menuturkan, RP2B disusun adalah inisiatif sekaligus action plan pengembangan industri BPR-BPRS. Di dalamnya, kata dia, memuat visi BPR-BPRS yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan bagi UMKM. 

"Visi RP2B 2024-2027 yaitu memwujudkan BPR dan BPRS menjadi part yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada usaha kecil dan masyarakat di wilayahnya," jelasnya. 

Adapun arah kebijakan dalam RP2B, kata Dian, fokus pada tiga aspek utama, yakni permodalan, akselerasi konsolidasi, dan pengembangan tata kelola industri BPR-BPRS. 

Baca Juga: OJK Perkuat Sinergi Dorong Pengembangan di Sektor ITSK

"Permodalan yang kuat akan mendorong kesedian infrastruktur yang memadai, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penyaluran kredit atau pembiayaan, serta mendukung inovasi produk dan layanan," pungkasnya.