Anggota DPR Fahmy Alaydroes Desak Pemerintah Kurangi Beban UKT Mahasiswa

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahmy Alaydroes, kembali menyuarakan kekhawatirannya terkait meningkatnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri yang membuat mahasiswa kesulitan membayar, bahkan terjerat pinjaman online atau tidak mampu melanjutkan pendidikan.

"Pertama, kita harus berpijak pada ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Di sila kelima, jelas tertulis Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini harus menjadi pijakan utama ketika kita membahas masalah UKT ini," tegasnya dalam acara PKS Legislatif Corner, dilansir Minggu (26/5).

Baca Juga: Sengkarut Masalah UKT Mahal, PKS Sebut Harus Berpijak pada Ideologi Pancasila

Lebih lanjut, Fahmy menekankan pentingnya mengikuti amanat konstitusi yang menetapkan tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah tujuan yang sudah disepakati sejak 70 tahun yang lalu.

"Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di bagian menimbang, menyebutkan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," jelas Fahmy.

Menurutnya, untuk menjadi bangsa yang maju, beradab, dan cerdas, pendidikan tinggi harus dianggap sangat krusial dan penting.

"Jika hanya mengandalkan pendidikan dasar dan menengah, kewajiban belajar 12 tahun tidak cukup untuk mencerdaskan bangsa. Lulusan SMP dan SMA belum bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara kita di mata dunia," ungkap Fahmy

Fahmy menegaskan, pemerintah dan semua pihak harus serius memberikan perhatian terhadap peluang dan kesempatan bagi semua anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Baca Juga: ADB Dipuji Jokowi, Setia Jadi Mitra Pembiayaan Transisi Energi Indonesia

"Negara harus berada di garda terdepan dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Pemerintah tidak boleh berlepas tangan dan menyerahkan semua pembiayaan kepada perguruan tinggi," tegas Fahmy.