Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Cegah Stunting Sejak Dini, Pemerintah Luncurkan Intervensi Serentak

Cegah Stunting Sejak Dini, Pemerintah Luncurkan Intervensi Serentak Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Persoalan stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Untuk itu, pemerintah terus fokus melakukan pencegahan dini dalam upaya mengatasi stunting di berbagai daerah di Indonesia melalui program Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. 

Program ini dirancang dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pihak bergerak seirama dengan sasaran yang tepat. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, terus berupaya memberikan data dan informasi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat.

“Kami berusaha memberikan data dan informasi secara cepat agar seluruh pihak yang terlibat dapat menggunakan data dan informasi tersebut secara efektif,” jelas Endang dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema Tantangan Kejar Stunting Turun Jadi 14%, Rabu (29/5).

Baca Juga: Salurkan Bantuan Pangan Untuk Penanganan Stunting, BLI Tampung Masukan Stakeholder

Endang memastikan bahwa program intervensi serentak yang dicanangkan secara khusus dirancang sebagai langkah preventif yang lebih efektif daripada hanya mengobati. Sebab menurutnya, selama ini stunting masih banyak terjadi lantaran pencegahan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri masih terlalu kurang.

“Kami masih dalam masa transisi, di mana kita cenderung mengobati penyakit daripada mencegahnya. Hal yang sama terjadi pada stunting, di mana pencegahannya masih kurang,” kata Endang.

Dalam intervensi serentak yang bakal digerakkan pada Juni 2024 mendatang ini, langkah pertama yang dilakukan, yakni memastikan ibu hamil yang bermasalah dengan gizi awal mendapatkan penanganan yang tepat.

Endang menjelaskan, ibu hamil harus datang ke Posyandu untuk melakukan pemeriksaan terkait masalah gizi awal. Jika terdeteksi masalah gizi awal, mereka akan dirujuk ke Puskesmas dan diberikan makanan tambahan selama 120 hari.

Baca Juga: Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Indonesia Rendah, PKS: Harus Dievaluasi

Langkah kedua, kata Endang, yakni melakukan pengukuran dan penimbangan berat badan pada balita untuk mendeteksi masalah gizi sejak dini. “Kami ingin memastikan bahwa jika berat badan balita tidak naik dari bulan sebelumnya, segera ada intervensi untuk mencegah masalah gizi yang lebih serius,” tambahnya.

Selain ibu hamil, para calon pengantin juga bakal diminta datang ke Posyandu untuk dilakukan pengecekan. “Hal ini dilakukan agar mereka siap menikah dan memiliki anak dengan kondisi kesehatan yang optimal,” ujar Endang.

Meski demikian, Endang mengakui, cakupan pelayanan kesehatan antar wilayah di Indonesia masih sangat bervariasi. Terdapat wilayah dengan cakupan layanan standar, intervensi spesifik, dan sensitif.

“Berdasarkan data yang ada, Bali memiliki tingkat stunting terendah dibandingkan daerah lainnya. Data ini akan terus diperbarui dan dipublikasikan agar semua daerah dapat dievaluasi dan intervensi dapat dioptimalkan,” ungkap Endang.

Endang mengungkapkan dengan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap masalah gizi ibu hamil dan balita, diharapkan angka stunting dapat turun secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Berdasarkan data terbaru pihaknya menunjukkan bahwa stunting bisa terjadi di berbagai tahapan, terutama pada ibu hamil. "Satu dari tiga ibu hamil mengalami anemia, dan 16,9% ibu hamil memiliki status gizi yang tidak bagus. Banyak bayi lahir dengan berat badan rendah, menunjukkan ibu hamil masih memerlukan perhatian khusus,” tambahnya.

Sementara itu Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Suprayoga Hadi menambahkan pihaknya telah melakukan pendampingan intensif kepada daerah-daerah dengan angka stunting tinggi.

Baca Juga: Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Indonesia Jadi Sorotan: 'Tidak Dibarengi Keseriusan Pencegahan'

Dalam dua tahun terakhir, Setwapres telah mendampingi 14 provinsi, dengan memfokuskan perhatian pada 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.Tidak hanya itu saja, pada rapat evaluasi tim percepatan penurunan stunting, pihaknya juga mengundang lima gubernur dengan jumlah kasus terbesar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatra Utara.

Pendampingan ini tidak hanya fokus pada koordinasi dan monitoring, tetapi juga pada transfer pengetahuan dan keahlian. Tim Setwapres membantu pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang efektif, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan meningkatkan kualitas program stunting di daerah.

Di sisi lain Advisor Tata Kelola Pemerintahan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, USAID-ERAT Programme, George Hormat menyoroti 90% penyebab masih maraknya stunting di Indonesia terletak pada penerapan kerangka kerja logis oleh pemerintah daerah.

“Persoalan stunting ini 90% ada di level bagaimana pemda menerjemahkan kerangka kerja logis dalam strategi nasional. Perencanaan penganggaran, implementasi, dan monitoring sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk memahami dan menerapkan kerangka kerja ini,” ujarnya.

Sebagai organisasi nirlaba, USAID-ERAT fokus membantu pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk dalam penanganan stunting.

“Pendampingan kami fokus pada tata kelola pemerintahan sehingga masyarakat dapat menerima lebih banyak manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda),” jelas George.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Belinda Safitri

Advertisement

Bagikan Artikel: