Waduh, Pilkada Bakal Kena Getah Diretasnya Pusat Data Nasional (PDN)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan kritikan pedas terkait dengan peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Ia mengungkit bagaimana peretasan tersebut akan berdampak besar jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi II Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengatakan peretasan tersebut telah membocorkan sejumlah aset penting dan kritikal seperti identitas pribadi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini bisa dipandang sebagai upaya pihak tertentu untuk merusak jalan suci dari Pilkada.

Baca Juga: Ambil Hikmah Insiden Pusat Data Nasional (PDN), Kominfo: Tak Ada Tempat Aman

“Bocornya data yang berhubungan dengan identitas pribadi masyarakat, data kependudukan dan catatan sipil bisa menggerus kepercayaan pemerintah dan penyelenggara pemilu/pilkada," ungkapnya dilansir Jumat (28/06/2024).

Aus khawatir pesta demokrasi yang seharusnya dipandang menjadi ajang suka cita oleh masyarakat malah dipandang dengan penuh curiga karena potensi kecurangan akibat bocornya data penting imbas peretasan dari PDN.

"Perhelatan pesta demokrasi akan dipandang sinis penuh curiga akan dipenuhi kecurangan. Saat ini saja masyarakat belum bisa melupakan skandal perhitungan di web KPU pada pemilu kemarin,” ujar Aus.

Menurut Aus, peretasan ini tak hanya menyebabkan kerugian negara namun yang paling besar adalah masyarakat karena data mereka tak hanya hilang namun layanan yang seharusnya didapatkan mereka juga terganggu.

“Masyarakat juga yang jadi korban karena pemerintah tidak serius memperkuat pertahanan siber. Jalannya pemerintahan terhambat, dan rakyat tak dapat terlayani keperluannya dengan baik,” tutur Aus.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memohon maaf kepada masyarakat yang mengalami kendala akibat terganggunya layanan publik imbas peretasan dari PDN.

Baca Juga: Kominfo Tak Bayar Hacker, Kini Pusat Data Nasional (PDN) Jadi Mati

"Ini serangan sudah terjadi, berarti menunjukkan adanya kelemahan. Kominfo sebagai lembaga yang menaungi persoalan ini sudah menyatakan permohonan maaf terutama kepada publik yang layanannya terganggu," ungkap Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria.