Dongkrak Ekonomi Syariah, Wapres Minta Pelaku Usaha Saling Bersinergi

Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H. Ma’ruf Amin meminta kepada seluruh pelaku usaha syariah untuk bersinergi, memiliki strategi dan terus berinovasi guna mendorong peningkatan ekonomi Syariah. Selain itu, pelaku usaha juga harus menerapkan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya soal etika dan tanggung jawab yang perlu dijalankan dalam perusahaan.

“Tingkatkan komitmen dalam penerapan prinsip syariah di semua sektor usaha dan industri selain memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kita juga harus tetap mengutamakan etika dan tanggung jawab sosial dalam operasional perusahaan,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan sambutannya dalam acara Indonesia Sharia & Halal Top Brand Award 2024 yang digelar Warta Ekonomi di Jakarta, Selasa (2/7/24).

Selanjutnya Wapres juga meminta pelaku ekonomi bisnis meningkatkan kualitas dan kapasitas secara continue untuk Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu mengasah kreativitas dan inovasi serta memahami nilai-nilai Syariah. 

Baca Juga: Ekonomi Syariah Bisa Menjadi Jalan Kemakmuran Papua Barat Daya

“Dalam pendidikan dan pelatihan SDM khususnya ahli dan terampil di bidang ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan kualitas dan kapasitas secara continue akan menunjang daya kreativitas dan inovasi serta membentuk budaya perusahaan yg mencitrakan nilai-nilai syariah,” jelasnya. 

Wapres menginginkan kerjasama yang bersinergi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. “Dorong kolaborasi dan sinergi, antar antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wapres menambahkan melalui ajang penghargaan ini, para pelaku usaha dapat meningkatkan jaringan kerja sama untuk menciptakan solusi konkrit dan inovatif.

"Untuk memperluas akses pembiayaan syariah dan memperkuat organisasi keuangan syariah, memperkuat digitalisasi keuangan syariah tidak hanya dari pemerintah dan keberlanjutan industri halal juga perlu datang dari pemangku kepentingan yang lain diantaranya pemerintah daerah, pelaku bisnis class, swasta, akademisi dan organisasi kemasyarakatan serta media seperti Warta Ekonomi," tutupnya.