Selesaikan Masalah Regulasi Sawit, Indonesia Diminta Tiru Malaysia

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyebut jika harus ada satu institusi penuh yang mengurus seluk beluk persoalan sawit. Pasalnya, dia menilai selama ini urusan sawit selalu tumpang tindih karena banyaknya Kementerian/Lembaga yang menaunginya. Sehingga, regulasinya juga rancu.

Banyaknya campur tangan kebijakan soal sawit menurut Khudori ini bukannya membuat industri ini terurus dengan baik. akan tetapi, selama bertahun-tahun hal mendasar tersebut tidak terselesaikan.

Baca Juga: Wejangan Guru Besar IPB untuk Prabowo: Sawit Bisa Jadi Senjata

“Ini karena egosektoral masih kental. Masing-masing K/L kekeh pada tupoksinya. Sementara tantangan yang dihadapi dan mesti direspons segera oleh otoritas kebijakan makin kompleks dan rumit,” ujar Khudori dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Indonesia, ucapnya, bisa mencontoh kompetitor industri sawit seperti Malaysia yang mana di negara tersebut ada satu institusi yang menaungi segala urusan soal sawit. Indonesia memang telah memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), akan tetapi, institusi tersebut hanya mengurus perihal pungutan ekspor (levy) dan penggunaannya saja.

“Sementara kebijakan di hulu, tengah hingga hilir ada di belasan K/L.,” ungkapnya.

Adapun tantangan industri sawit Indonesia menurut Khudori bukan dari eksternal saja yang bernuansa perang dagang, namun juga tantangan internal juga yang tidak kalah rumit.

Baca Juga: Senyum Industri Sawit, Harga CPO Beranjak Naik Bawa Dampak Positif

Produktivitas kelapa sawit Indonesia juga tak bergerak alias stagnan. Salah satu penyebabnya yakni usia tanaman yang tua serta perlu dilakukan penanaman baru alias replanting khususnya pada perkebunan sawit rakyat.