Selesaikan Masalah Regulasi Sawit, Indonesia Diminta Tiru Malaysia

“Tapi serapan Program Sawit Rakyat (PSR) amat kecil dan lambat seperti bekicot. Pemerintah sudah tahu apa akar masalahnya, yang paling krusial ya status lahan yang menurut versi KLHK ada di kawasan hutan, lebih dari 3 juta hektare (ha),” tuturnya.

Kendati permasalahan sudah ada di depan mata, Khudori bertanya-tanya mengapa tidak segera dituntaskan. Hal ini menurutnya bukan salah dari petani sawit. Namun, kebijakan yang berubah-ubah sehingga merugikan rakyat itu sendiri.

Baca Juga: Integrasi Sawit dan Padi Gogo: Solusi Efektif untuk Peremajaan dan Ketahanan Pangan

“Pasti kalau ada satu otoritas, hal-hal begini lebih mudah diselesaikan. Ada kebutuhan mendesak untuk mentransformasikan sawit kita agar lebih produktif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah tinggi,” kata Khudori.

Lebih lanjut, peningkatan produktivitas sawit menurut Khudori tidak bisa ditawar-tawar. Begitu juga dengan hilirisasi berbagai produk olahan sawit dengan pendalaman industri yang lebih lanjut agar tercipta nilai tambah yang lebih tinggi.

Baca Juga: Pelaku Industri Kelapa Sawit Dapatkan Pelatihan Skill Berbasis Pengalaman Individu

“Saat ini sumbangan sawit terhadap neraca perdagangan pertanian dan perdagangan secara umum cukup besar. Kalau kinerja industri sawit tak berubah dan maju cepat, amat disayangkan,” pungkasnya.