Program Biodiesel Mendapat Penolakan di Negeri Sendiri, FGD Digelar untuk Cari Solusi

Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat ME Manurung, mengatakan bahwa biodiesel bukan hanya masa depan Indonesia, melainkan masa depan dunia sehingga semua bisa menikmatinya.

Hal ini dia jelaskan lantaran merasa prihatin dengan rasa ketidakadilan yang dialami oleh petani sawit serta pemahaman masyarakat yang masih belum mengerti bahwa sawit telah menjadi lokomotif ekonomi Indonesia.

Menurut Gulat, hampir 70% masyarakat Indonesia tidak tahu bahwa salah satu produk turunan sawit, biodiesel, telah menopang perekonomian Indonesia itu sendiri baik di hulu maupun hilir. Salah satu dampak nyata dari biodiesel adalah terjaganya harga Tandan Buah Segar (TBS) petani.

Di satu sisi, Gulat menyebut bahwa Indonesia harus fokus dalam memperbaiki sektor hulu lebih dahulu, khususnya perkebunan sawit rakyat.

Gulat menilai jika selama ini faktor produktivitas yang rendah salah satunya adalah tidak adanya akses dan fasilitas yang layak untuk petani sawit, misalnya jalan tol. Dia menyayangkan Kementerian/Lembaga yang sibuk memasang perboden alih-alih membangun jalan tol yang dibutuhkan oleh petani sawit.

Atas hal tersebut, dia meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, supaya mengevaluasi kebijakan di pasal 110B denda dan satu daur.

“Indonesia harus nya malu memperlakukan sawit seperti itu disaat Indonesia sangat tergantung kepada sawit, itu tak terbantahkan. Apalagi Pasal ini sangat bertentangan dengan salah satu program strategis Presiden terpilih Prabowo yaitu kemerdekaan energi melalui hilirisasi CPO" urai Gulat dalam keterangan resmi yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (18/7/2024).

Untuk menyamakan persepsi serta mencari solusi tentang sawit dan produk turunannya, salah satunya biodiesel, sawitsetara.co bersama APKASINDO menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Biodiesel Membangun Negeri”. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Acara yang sangat strategis ini, akan dihadiri narasumber utama yaitu Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS, Maulizal Achmad, Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino,ST,MM, Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bina Restituta Barus.

Gelaran serial ini direncanakan dibuka oleh Direktur Eksekutif PASPI, Dr.Ir Tungkot Sipayung, turut juga hadir GPPI, APOLIN, GIMNI, SPKS, ASPEO PIR, SAMADE, GAPKI, FPSI, MAKSI, DMSI, Forum Mahasiwa SAWIT (Formasi) Indonesia, serta beberapa kampus mitra APKASINDO bidang kampanye sawit baik, seperti Poltek Sawit CWE, UMJ, UP, UI, UNJ dengan totalan kurang lebih 200 orang.

FGD yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini membahas terkait mulai dari Peran BPDPKS dalam akselerasi B40, Biodiesel dan masa depan petani sawit, peran APROBI dalam kebijakan transisi energi, biodiesel sumber energi ramah lingkungan.

Baca Juga: Sambangi Booth BPDPKS, Menpora Dikenalkan Helm Sepeda dari Sawit

Kampanye Negatif Halangi Misi Biodiesel

Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, menjelaskan bahwa program biodiesel sudah bagus karena sudah berjalan saat ini. Namun, dia memberi catatan bahwa pemerintah dan pihak terkait harus mengembangkannya lagi agar tidak biodiesel saja, melainkan juga energy lain dari sawit. Misalnya bensin sawit (bensa). Hal ini dikarenakan sawit memiliki cukup banyak potensi.

“Dari berbagai studi menunjukkan kalau kita mengembangkan biodiesel multi benefit yang kita terima yaitu kita bisa menghemat solar fosil, kita bisa menghemat devisa, kita bisa menghemat emisi tetapi paling penting adalah benefitnya dinikmati oleh bukan hanya petani sawit tetapi juga masyarakat bahkan dunia secara keseluruhan,” ujar Tungkot.

Keuntungan lainnya dari biodiesel yang berbahan sawit adalah CPO untuk dalam negeri akan meningkat. Sehingga, produksi sawit dalam negeri harus ditingkatkan.

“Disitulah gunanya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), harus nya PSR itu mandatori bukan sukarela. Faktanya saya amati pada lima tahun terakhir, permasalahannya Simple saja jangan dipersulit persyaratan PSR itu, mau saja petani ikut PSR sudah disyukurin,” tutur Tungkot.

Pemerintah, sambungnya, juga harus memberikan kemudahan akses bagi petaninya. Misalnya urusan PSR yang harus menjadi layanan publik. pasalnya, jika PSR jalan, maka produktivitas sawit pun akan naik 2-3 kali lipat. 

Baca Juga: Kerja Sama Dagang, China Minta Indonesia Segera Buka Kantor Promosi Sawit di Negaranya

“Bagaimana dengan menjelang 2045 dan cita-cita Presiden terpilih Prabowo, harusnya kita paduserasi menuju kesana, kita harus bisa menghasilkan dua kali lipat dari sekarang. Jadi kita butuh 110 juta ton CPO, targetnya presiden prabowo hanya 100 juta ton/CPO. Jadi itulah solusinya, jadi jangan lihat hanya hari H nya sekarang ini begini, maka jika di kembangkan biodiesel maka dipastikan kita kekurangan CPO, maka mandatorikan PSR,” jelas Tungkot.

Di satu sisi, dia juga menanggapi adanya kampanye negatif tentang biodiesel baik dari luar negeri maupun dalam negeri (LSM). Dia tidak menampik bahwa kampanye negatif tersebut sangat tinggi karena daya saing sawit yang tinggi juga susah untuk dikalahkan.

"Kan biasanya orang itu bersaing secara harga, price competition, ternyata mereka tidak mampu. Maka dilakukanlah tekanan yang disebut non price competition dan itu dominan dilakukan dengan cara kampanye negatif terhadap sawit dengan mengkaitkan deforestasi dan lainnya, yang sebetulnya pelakunya adalah mereka sendiri,” kata dia.

Solusi dari hal tersebut menurut Tungkot adalah tidak lelah dalam mengedukasi publik. Publik perlu diedukasi agar jangan terpengaruh dengan kampanye seperti itu.

“Saran saya juga untuk LSM Indonesia pakai hati nurani, kalau saya bilang bertobatlah kembali kepangkuan NKRI, bela sawit karena itu adalah kepentingan, Indonesia dan dunia menikmatinya,” pungkasnya.