Pakar Desak Pembenahan Regulasi untuk Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, mendesak pemerintahan baru untuk lekasi membenahi aturan-aturan yang menghambat hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia.

Sadino dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Biodiesel untuk Negeri”, menyoroti kompleksitas geopolitik sawit serta pentingnya regulasi yang mendukung pertumbuhan industri tersebut.

Baca Juga: Sawit Integrasi Dinilai Bisa Jadi Solusi Krisis Pangan

Kendati Indonesia merasa optimis mengenai masa depan biodiesel, namun industri sawit masih menghadapi persaingan ketat di tingkat global.

“Kita optimis boleh, tetapi kita juga harus melihat bahwa geopolitik sawit ini memiliki banyak kompetitor. Dengan adanya kompetitor ini, suara kita di dalam negeri saja tidak satu,” jelas Sadino, dikutip Warta Ekonomi, Selasa (23/7/2024).

Dia menilai jika kebanggaan Indonesia sebagai pengekspor sawit nomor satu di dunia belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Pasalnya, mayoritas apresiasi hanya berangkat dari komunitas sawit itu sendiri. Sehingga, menurutnya Indonesia masih belum percaya diri dalam menghadapi kompetisi global, khususnya menyangkut sawit.

“Saya menganggap bahwa dari negara ini saja belum percaya diri. Untuk menghadapi kompetisi, kita harus bersama-sama. Namun, saya yakin kita sudah menuju ke arah sana,” tambah Sadino.

Terkait program biodiesel, dirinya juga fokus pada regulasi sawit yang dari tahun 2008 lalu hingga sekarang masih banyak regulasi yang menghambat.

Baca Juga: Jokowi: Kelapa Juga Bisa Jadi Bioavtur

Adapun salah satu hambatan yang dia sebutkan adalah moratorium pembukaan lahan sawit yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2019. Menurutnya, perpres tersebut tidak memiliki batas waktu yang jelas, padahal program biodiesel juga memerlukan lahan.