Ekosistem Berkelanjutan, Kelapa Sawit Dukung Program Nol Emisi Karbon di Indonesia

Kelapa sawit merupakan komoditas yang dinilai paling siap dalam mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon di sektor industri tahun 2050.

Menurut keterangan dari Direktur Industri Hasil Laut dan Perkebunan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Setiadi Diarta menjelaskan jika program Sawit Indonesia Emas 2045 telah diarahkan untuk meniadakan emisi karbon pada industri sawit nasional.

Baca Juga: BPDPKS Turun Mengedukasi, Fokus Tingkatkan Pekebun Sawit

"Kata kuncinya adalah pengembangan sektor industri yang berkelanjutan (sustainable) dan mampu tertelusur (treaceable) sebagai prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global," katanya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Warta Ekonomi, Kamis (25/7/2024).

Kemenperin, sambungnya, saat ini sedang menyusun sebuah Peta Jalan (Roadmap) Sawit Indonesia Emas 2045.

Pihaknya berharap pada tahun 2045 nanti, bisa tercapai postur industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir yang berkelanjutan serta sejalan dengan ultimate goals pertumbuhan sektor industri yang berdaulat, mandiri, maju, berkeadilan, dan inklusif.

Setiadi membeberkan nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional mencapai lebih dari Rp750 triliun per tahun. Nilai tersebut setara dengan 3,5% Produk Domestik Bruto (PBD) Nasional tahun 2023 yang mencapai Rp20.892 triliun.

Dalam keterangan yang sama, Achmad Mangga Barani selaku Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian 2006 – 2010 menyebut jika pabrik kelapa sawit, seiring dengan perkembangan sektor hulu, dianggap cukup berkembang pesat. Terutama dengan perkembangan digitalisasi dan Artificial Intelligence (AI) yang disokong ilmu computer membuat pabrik kelapa sawit di dunia pun turut berkembang dengan menghasilkan produksi yang lebih bernilai dan tentu saja lebih efisien.

Baca Juga: Pakar Ungkap Alasan Krusial Sulitnya Penuhi Target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

"Perkembangan teknologi pabrik kelapa sawit di Indonesia pun tidak boleh stagnan namun harus mengikuti kondisi saat ini," ujar Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) itu.