Menlu Retno Dorong Hukum Internasional Harus Tidak Diskriminatif dan Sama Rata

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, menekankan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa pandang bulu. Baik itu bagi ASEAN, maupun Uni Eropa (EU) dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi di berbagai belahan dunia.

“Penghormatan terhadap hukum internasional penting bagi ASEAN dan penting juga untuk Uni Eropa. Prinsip ini harus diterapkan baik di Ukraina dan juga di Palestina,” ucap Retno dalam Pertemuan Menlu ASEAN-Uni Eropa di Vientiane, Laos, Jumat, (26/7/2024).

Dalam pernyataannya tersebut, Retno menyoroti perkembangan positif dari beberapa negara Eropa yang mulai memperhatikan persoalan genosida Palestina meskipun fokus perhatiannya juga terbagi dalam menghadapi konflik di Ukraina.

Baca Juga: ASEAN Foreign Ministers' Meeting, Menlu RI Hadiri Pertemuan Tingkat Menteri Ke-57

“Negara-negara (Eropa) yang mengakui Palestina bertambah, demikian juga dengan dukungan untuk UNRWA. Kita berharap negara-negara EU lainnya akan mengikuti langkah baik ini,” kata Retno di hadapan Wakil Tinggi Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Keamanan Josep Borrell dan delegasi.

Sebagai informasi, sejauh ini masih ada 10 negara di Eropa yang mengakui Palestina. Di antaranya adalah Siprus, Swedia, Hungaria, Slovakia, Polandia, Romania, Irlandia, Spanyol, Slovenia, dan Bulgaria.

Dirinya juga menyoroti perihal kerja sama ekonomi ASEAN dan Uni Eropa. Menurut Retno, selain membahas isu perdamaian, isu kerja sama juga harus berjalan di bawah prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan saling memberi manfaat bagi rakyat di kedua kawasan kerja sama.

Baca Juga: Fadli Zon: Kita Harus Dukung Palestina Bersatu

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa Indonesia menentang segala kebijakan yang sifatnya diskriminatif serta pendekatan yang one-size-fits-all atau semua sama rata yang dianggap menghambat perdagangan.

Di sisi lain, Retno turut mendorong adanya dialog maupun kerja sama yang erat antara ASEAN dan Uni Eropa. Pasalnya, hal tersebut dilakukan untuk memperkuat serta menumbuhkan rasa saling memahami dan menyelesaikan masalah secara konstruktif.

Pendekatan dialog, ujarnya, sejatinya sudah dilakukan melalui Joint Working Group on Vegetable Oil sebagai salah satu kerangka kerja sama yang terjalin antara ASEAN dengan Uni Eropa. Forum tersebut diinisiasi pada tahun 2020 oleh Indonesia untuk memperjuangkan akses komoditas kelapa sawit serta minyak nabati.

Forum tersebut bakal kembali digelar pada tahun ini usai forum tersebut dilaksanakan pada tiga kali dan yang terakhir digelar pada 20-21 Juni 2023 lalu. Maka dari itu, Retno meminta partisipasi aktif dari Uni Eropa dalam kelompok kerja bersama itu.