Terkait Penanganan SK Kepengurusan PMII Kota Serang, PB PMII Dinilai Lalai

Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Serang Miko Ardana menilai PB PMII telah lalai dalam penanganan SK kepengurusan.

"Bila ditinjau dari segi urgensi pengajuan SK, betul-betul sangat dibutuhkan untuk menjadi legalitas gerak Cabang Kota Serang dalam menghadapi kaderisasi dan pergantian kepemimpinan level fakultas dan universitas,” katanya.

Miko Ardana menuturkan pada awalnya Konfercab PMII Kota Serang berjalan tertib dan lancar, dengan diikuti 6 perguruan tinggi / 6 komisariat dan 9 rayon dibawah naungan komisariat.

ercatat dalam berita acara Badan Pekerja Konfercab (BPK) PMII Kota serang, memunculkan 3 nama calon ketua cabang, dan 2 nama calon ketua kopri cabang PMII Kota Serang. .

Masih kata Miko, pelaksanaan Konfercab berjalan hingga 4 hari lamanya dan berakhir chaos serta mengalami kebuntuan.

BPK beserta pengurus cabang akhirnya memutuskan untuk pindah tempat pelaksanaan yang secara resmi digelar di kebun kebangsaan, walantaka Kota Serang.

“Namun, dalam perjalanan Konfercab yang kedua ternyata salah satu kelompok, berinisiatif melaksanakan konfercab tandingan hingga mengabarkan kelompok dirinya telah menang, walaupun dalam pelaksanaaanya tidak melibatkan komponen penanggung jawab pelaksana SC Konfercab,” ujarnya pada Rabu (31/07).

Lebih lanjut, Miko mengungkapkan, pelaksanaan Konfercab PMII Kota serang sudah selesai, terpilihlah ketua cabang yang sah, yakni sahabati Rohati.

Ketua terpilih pun bergegas untuk mengajukan permohonan SK Kepengurusan kepada PB PMII, dengan alasan untuk menjaga kestabilan roda kepemimpinan PMII dari level fakultas hingga universitas.

“Namun perjalanan pengajuan SK tidak berjalan dengan mulus, PB PMII dianggap mengabaikan komunikasi ketua cabang terpilih dalam hal pengajuan SK,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam peraturan organisasi BAB VIII tentang susunan pengurus, tugas dan wewenang pengurus PB pasal 18 poin 8 huruf C menjelaskan bahwa PB PMII berkewajiban mengesahkan pengurus PKC,PC & PCI.

"Namun pada faktanya pengajuan SK Kepengurusan Kota Serang diabaikan oleh PB PMII," tuturnya.

Dalam pasal yang sudah di sebutkan, PB PMII dinilai lalai dalam mengatasi persoalan SK Kepengurusan Kota Serang, sehingga menciderai integritas pengurus PB PMII yang mengabaikan atas persoalan SK Kepengurusan.

"Bila ditinjau dari segi urgensi pengajuan SK, betul-betul sangat dibutuhkan untuk menjadi legalitas gerak Cabang Kota Serang dalam menghadapi kaderisasi dan pergantian kepemimpinan level fakultas dan universitas,” tandasnya. 

"Sehingga menciderai integritas pengurus PB PMII yang mengabaikan atas persoalan SK Kepengurusan, bila di tinjau dari segi URGENSI pengajuan SK, betul betul sangat dibutuhkan untuk menjadi legalitas gerak Cabang Kota Serang dalam menghadapi kaderisasi dan pergantian kepemimpinan level Fakultas dan Universitas," tutupnya.