Tekanan 'Faksi Eksternal' Disebut Menjadi Alasan Pengunduran Diri Airlangga Hartarto dari Golkar

Pengamat politik Yusak Farhan menilai bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar tidak lepas dari tekanan eksternal.

Menurut Yusak, saat ini Partai Golkar sedang mengalami perpecahan internal yang ditandai dengan munculnya beberapa faksi, salah satunya adalah faksi yang mendukung Presiden Joko Widodo masuk ke dalam kepengurusan partai.

"Kalau Munaslub digelar, saya kira ini akan menjadi arena pertempuran dari faksi-faksi yang mengincar kursi Ketua Umum Golkar, termasuk faksi eksternal yang terwakili oleh manuver-manuver politik Pak Bahlil," ujar Yusak.

Yusak mencurigai bahwa manuver politik yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, memiliki tujuan untuk membuka jalan bagi faksi yang mendukung Presiden Jokowi agar dapat menguasai Partai Golkar.

"Bisa saja manuver politik Pak Bahlil ini sengaja untuk memberikan jalan mulus kepada faksi Pak Jokowi, mungkin untuk Pak Jokowi sendiri atau Mas Gibran, agar menjadi Ketua Umum Partai Golkar," kata Yusak.

Namun, menurut Yusak, skenario yang paling realistis adalah Presiden Jokowi yang akan mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar.

Baca Juga: Soal Airlangga Mundur, PDIP Sebut Konfigurasi Daerah Stabil dan Luhut Pertanyakan Rencana Munaslub Golkar

"Pasca lengser, problem utama yang akan dihadapi Pak Jokowi adalah tidak punya kendali terhadap partai politik. Oleh karena itu, kepentingan Pak Jokowi ke depan adalah bagaimana bisa ikut mengendalikan kekuasaan dengan cara mengendalikan partai politik," tambah Yusak.

Ia juga menjelaskan bahwa Partai Golkar merupakan satu-satunya partai politik besar yang memungkinkan bagi Jokowi untuk mengamankan posisinya dalam politik nasional setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

"Partai Golkar memiliki struktur yang kuat dan jaringan yang luas, sehingga sangat strategis bagi Pak Jokowi untuk tetap memiliki pengaruh dalam percaturan politik Indonesia," pungkas Yusak.

Pernyataan Yusak ini semakin menambah spekulasi terkait dinamika politik yang terjadi di internal Partai Golkar dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi peta politik nasional, khususnya menjelang Pilkada serentak dan Pemilu 2024.