Jokowi Bikin Megawati Terpaksa Tak Jadi Pensiun Sebagai Ketum PDIP

Jurnalis Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief mengungkapkan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terang-terangan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang yang dimaksud Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berusaha mengambil alih partai berlambang banteng itu.

Dan upaya pengambilalihan PDIP oleh Jokowi, kata pria yang akrab disapa Hersu itu, membuat Megawati terpaksa harus kembali menjabat sebagai Ketua Umum setelah berniat untuk pensiun setelah memimpin selama 24 tahun.

Baca Juga: KPU Harus Digeruduk pada 27 Agustus Jika PDIP Calonkan Anies di Pilkada DKI Jakarta

"Bung Rocky, Hasto itu kan akhirnya blak-blakan juga bahwa orang yang dimaksud oleh Ibu Megawati itu mau mengambil alih PDIP itu adalah Jokowi, itu yang membuat Bu Mega yang tadinya mau pensiun dia terpaksa mengurungkannya," ungkapnya, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (22/8)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih posisi ketua umum (Ketum) PDIP yang kini ditempati Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengatakannya ketika ditanya media mengenai maksud pernyataan Megawati di hadapan para calon kepala daerah (cakada) yang menyebut ada upaya pengambilalihan PDIP.

"Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri di dalam kabinet bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan, itu pernah saya sampaikan ke publik," ujar Hasto di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8), dikutip dari CNN Indonesia.

"Kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka, apa yang disampaikan ibu Megawati Soekarnoputri adalah benar," sambungnya.

Ia menegaskan Megawati bukan hanya sekadar Ketua Umum PDIP, namun juga putri dari Sukarno, proklamator sekaligus Presiden RI-1, selain itu juga bagian dari sejarah kepemimpinan Indonesia.

"Ibu Mega sudah menjadi bagian dari suatu ide, gagasan, cita-cita bagaimana negara hukum dibangun, bagaimana negara karakter pemimpinnya tidak boleh otoriter," kata Hasto.