Warta Ekonomi Gelar Seminar Bahas Tata Kelola Industri Hulu – Hilir Kelapa Sawit

Untuk sektor hulu, dia mengingatkan pemerintah agar menghilangkan ego sektoral demi membenahi tata kelola di sektor hulu itu sendiri lantaran perkebunan kelapa sawit merupakan investasi jangka panjang yang menuntut adanya kepastian hukum.

“Dan dihindari kebijakan yang cepat berubah dan tumpang tindih. Bagi pemerintah, harap segera membentuk lembaga atau badan khusus yang menangani industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peraturan, kebijakan dan implementasi di lapangan,” kata Rapolo.

Baca Juga: GAPKI: Industri Sawit Sumbang Devisa US$ 9,78 Miliar

Dalam konteks regulasi pemerintah, Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Rino Afrino, pun mempertanyakan kepastian dari transisi kepemerintahan terkait komitmennya dalam industri kelapa sawit dalam negeri ini. Dia membeberkan permasalahan mendasar misalnya kepemilikan lahan para petani yang saling tumpang tindih satu sama lain sehingga tata kelola sawit pun menjadi rancu.

“Sepertinya harus ada lembaga 24 jam yang hanya mikir tentang sawit saja. Izin, riset, semuanya disitu. Jadi enggak ada yang main-main terhadap tata kelola sawit. Saya harap sinergi yang dibangun pemerintah, petani dan pengusaha bisa besar dan tumbuh bersama,” jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar IPB University, Rachmat Pambudy, mempertanyakan tata kelola perkebunan sawit itu sendiri. dirinya yakin masih banyak PR yang harus diperbaiki.

“Coba sekarang kita menata diri bagaimana supaya petani sawit kita berkembang dan maju. Tidak ada agribisnis yang perkembangannya jauh lebih cepat daripada sawit,” kata dia.

Dirinya menjelaskan ada dua perkembangan sawit yang perlu disoroti. Yakni hulu, perkebunan, dan hilirnya maju dan terintegrasi banyak hal.

Menurut dia, masih ada banyak kesempatan untuk menata ulang agar sawit semakin unggul. Salah satunya adalah memperbaiki tata kelola di bagian hulu misalnya pemberian benih atau bibit yang bagus, menyelesaikan persoalan replanting, serta kepemilikan lahan.

“Kemudian baru hilirisasinya. Para stakeholder sawit ini saya minta kerjakan urusan kepemilikan lahan sampai petaninya punya sertifikat. Hanya dengan lahan bersertifikat maka petani punya keberlanjutan untuk berusaha. Esensi dari warga negara adalah punya hak untuk memiliki lahan,” jelasnya.

Rachmat juga menyoroti komitmen pemerintahan baru dalam tata kelola industri hilir dan hulu sawit. Dia berharap jika pemerintahan yang baru bisa menyelesaikan hal yang lebih berkelanjutan terkait tata kelola sawit.

“Masa-masa ini adalah masa dimana kita harus berpikir ulang. Bagaimana menata kembali kelapa sawit yang pertama untuk kepentingan petani. Kedua, kepentingan masyarakat penggunanya. Kalau itu bisa dikerjakan, kelapa sawit tidak akan ada pihak yang mengalahkan sekalipun dan kelapa sawit akan menjadi sumber kehidupan kita dimanapun dia berada,” pungkasnya.

Baca Juga: Meski Produksi CPO Menurun, GAPKI Optimis Industri Sawit Tetap Produktif

Adapun acara tersebut menghadirkan narasumber di antaranya Tenaga Ahli Utama KSP Bidang Industri & Perdagangan, Agung Krisdiyanto; Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Sunari; Ketua Kelompok Budi Daya Tanaman Kelapa Sawit Kementan RI, Togu Rudianto Saragih; Ketua Bidang Industri Agro GAPKI, Rapolo Hutabarat; Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy, dan Sekjen DPP Apkasindo Rino Afrino.