Gak Cuma Kaesang, Kini Soal Jet Pribadi Seret Megawati dan Mahfud MD

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, baru-baru ini mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi atas penggunaan jet pribadi.

Pengamat politik, M Qodari, menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus konsisten dalam menangani kasus-kasus gratifikasi, tanpa tebang pilih. Hal ini menyusul soal penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep.

Baca Juga: Suarakan Perbaikan Infrastruktur, Kaesang Pangarep Hadiri Maulid di Pandeglang

Qodari menantang lembaga tersebut untuk memanggil figur publik lain, seperti Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Mahfud MD, yang juga pernah menggunakan jet pribadi. Ia menyoroti bahwa sorotan yang tertuju pada Kaesang tidaklah adil, terutama karena banyak pejabat negara yang juga melakukan hal serupa tanpa mendapat perhatian serupa.

"Kaesang tidak pernah diangkat sebagai pejabat negara dengan keputusan presiden dan tidak menerima fasilitas dari negara. Oleh karena itu, ia seharusnya tidak diperlakukan sama seperti pejabat publik lainnya," tegasnya dilansir Kamis (19/09/2024).

Sebagai warga negara biasa penggunaan jet pribadi oleh Kaesang tidak seharusnya menjadi fokus perhatian. Meskipun demikian, Qodari memuji langkah Kaesang yang datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi secara sukarela, meskipun tidak ada kewajiban hukum baginya.

"Dia datang secara sukarela untuk memberikan penjelasan meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya," jelasnya.

Kaesang pun menjelaskan bahwa ia menggunakan jet pribadi tersebut bersama teman yang memiliki pesawat. Namun, Qodari menegaskan bahwa penggunaan jet pribadi oleh pejabat negara harus mendapat perhatian lebih serius.

"Jika Kaesang dipanggil, maka pejabat publik seperti Megawati Soekarnoputri dan Mahfud MD yang juga pernah menggunakan jet pribadi harus diperiksa juga. KPK harus menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum," ujarnya.

Qodari juga mengingatkan pentingnya menghindari penghakiman selektif.

Baca Juga: Tak Cuma Banjir Apresiasi, Pengamat Ungkap Efek Kaesang Berani Datangi KPK

"Jika hanya Kaesang yang disorot, sementara pejabat lain tidak, ini akan menciptakan persepsi buruk terhadap institusi dan merusak kepercayaan publik," tambahnya.