Lesunya Permintaan Global, GAPKI Desak Revisi Bea Keluar dan Pungutan Ekspor CPO

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menjelaskan bahwa lesunya pasar global terhadap permintaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) disebabkan oleh para negara importir utama, seperti China, masih mempunyai stok yang tinggi.

Hal itulah yang membuat GAPKI meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan bea keluar (BK), pungutan ekspor (PE) dan domestic market obligation (DMO) untuk ekspor minyak kelapa sawit di tengah tren harga yang cenderung melamban.

Baca Juga: Harga CPO Terus Naik, Sentuh Level Tertinggi Sejak Juli 2024

"Masalah pasar lesu ini terjadi karena negara importir masih mempunyai stok yang tinggi, contoh China. Lalu, dengan adanya kenaikan import duty dari India, ini juga dapat menyebabkan ekspor kita menurun," kata Eddy, Jumat (27/9/2024).

Kendati demikian, pihaknya juga berharap ada angin segar bagi ekspor Indonesia khususnya dalam meningkatkan daya saing di pasar global dengan keputusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menetapkan kebijakan pemangkasan terbaru terkait pungutan ekspor CPO tersebut.

"Dengan kebijakan baru tersebut dengan average harga patokan ekspor [HPE] US$839,53 [per metrik ton] untuk CPO PE turun 27%; crude palm kernel oil [CPKO] turun 27%; refined palm oil  [RPO] turun 35; seharusnya ini cukup membantu untuk mendorong ekspor," ujarnya. 

Untuk diketahui, pangsa pasar CPO dan produk derivatif nya pada Juli 2024 mengalami pergeseran, berbanding lurus dengan kian tingginya permintaan komoditas andalan ekspor nonmigas tersebut untuk proyek mandatory biodiesel di dalam negeri.

Baca Juga: Ekspor CPO RI Bakal Dipangkas Secara Bertahap Menyusul Simulasi B50

Sementara itu, berdasarkan laporan terbaru dari GAPKI, konsumsi CPO dalam negeri sendiri mengalami kenaikan hingga 90.000 ton menjadi 2,03 juta ton pada Juli dari 1,94 juta ton bulan sebelumnya.