Uni Eropa Masih Berusaha Jegal Sawit, Dirut BPDPKS Ungkap Cara Melawannya

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, menyebut jika kampanye hitam dari negara Uni Eropa terhadap komoditas sawit mengancam komoditas unggulan tersebut.

"Nah terkait dengan kampanye negatif terhadap sawit, kita terus berupaya mengumandangkan bahwa kita mengolah sawit ini secara berkelanjutan. Kita sudah memperkenalkan ISPO dari tahun 2011 dan kita akan memperbaharui lagi yang sebelumnya sertifikat keberlanjutan itu di Hulu, nanti akan sampai ke hilir," kata Eddy Abdurrachman di Nusa Dua Bali, Jumat (4/10/2024).

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia saat ini tengah berjuang untuk menentang Undang-Undang (UU) Antideforestrasi Uni Eropa (EUDR) tersebut. Dirinya juga mengaku sudah mendengar kabar baik berupa Komisi Uni Eropa yang menunda pemberlakuan UU tersebut selama satu tahun walaupun pihaknya saat ini juga tengah menunggu keputusan resmi.

Tanpa EUDR, sebutnya, hal tersebut bisa jadi kesempatan bagi Indonesia untuk membenahi diri sendiri agar industri sawit nasional lebih berkelanjutan termasuk dalam hal ketertelusuran.

"Oleh karena kita mengembangkan dashboard kemudian juga terus kita melakukan intensifikasi melalui kebijakan peremajaan sawit gitu. Kemarin juga kita melihat untuk meningkatkan daya kompetitifnya dan juga untuk lebih menyejahterakan petani kita menurunkan pajak atau pungutan ekspor," ucap Eddy.

Baca Juga: Tak Hanya Migor, BPDPKS Kenalkan Masyarakat Labuan Bajo Beragam Produk Turunan Sawit

Maka dari itu, dia menegaskan semua hal yang berhubungan dengan sawit perlu dibenahi. Dengan catatan penting yakni tetap memegang prinsip keberlanjutan dan bisa dilihat saat ini bahwa ternyata tidak ada satu bagian pun dari sawit yang terbuang. Alih-alih terbuang, semua bagian sawit justru bisa dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah tinggi.

"Semuanya bisa dimanfaatkan dari mulai tadi apa namanya, katalisator ya kemudian juga jadi sepatu sampai hal-hal lain yang sebelumnya mungkin hanya dikenal sebagai minyak goreng, sebagai biodiesel ternyata sawit ini bisa sangat-sangat luas," ujar Eddy.

Pihaknya juga mengklaim terus mendorong pemerintah untuk selalu mendengar berbagai aspirasi baik dari masyarakat, peneliti, pekebun rakyat, dan perusahaan untuk membenahi apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Dus, dalam struktur BPDPKS sendiri juga ada komite pengarah yang terdiri dari para menteri.

"Nah ini jadi sekalian juga itu untuk men-streamlining kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi prinsipnya harus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan provitas, menjaga keberlanjutannya, dan mensejahterakan rakyat kita," ungkapnya.