Demi Indonesia Emas, Mahasiswa dan Pemuda Minta Presiden Prabowo Sediakan Juga Program Pendidikan Gratis

Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa adalah elemen yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa, Ambon atau Maluku, Sulawesi, Papua, Betawi dan lainnya.

Mereka mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 28 Oktober 2024, mereka meminta Presiden Prabowo juga menyediakan program pendidikan gratis di semua jenjang.

"Soal mahalnya biaya pendidikan juga harus diperhatikan juga oleh Presiden Prabowo,," ujar koordinator aksi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa, Fadli Rumakefing, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/10). 

Pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis, lanjut dia, harus diimbangi dengan akses pendidikan yang baik. Baik dari segi biaya yang murah, termasuk fasilitas pendidikan yang merata di seluruh pelosok negeri.

"Mengingat kalau orang hanya diberi makan, tanpa belajar, tanpa sekolah, maka percuma. Harus seimbang makan bergizi gratis, orang juga harus bisa sekolah, orang bisa belajar," ungkap Fadli.

Pendidikan gratis ini perlu diberlakukan di seluruh jenjang, termasuk pada pendidikan tinggi. Sebab berdasarkan temuan maupun survei, banyak dari anak-anak Indonesia begitu lulus SMA, tak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Ini karena biaya pendidikan tinggi yang begitu mahal. 

"Menurut Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2023 hanya sebesar 31,45 persen. Artinya, masih ada 68,55 persen siswa lulusan SMA tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tidak terlepas dari mahalnya biaya pendidikan di Indonesia," papar Fadli. 

Selain itu, lanjut dia, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan, sebanyak 76 persen keluarga di Indonesia mengungkapkan penyebab utama anak mereka putus sekolah adalah karena faktor ekonomi.

Sebagian besar atau 67,0 persen di antaranya, karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Hal ini menjadi ironis, di tengah besarnya alokasi APBN untuk pendidikan. 

Fadli mengatakan, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan gratis, merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu juga sejalan dengan upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebab, pendidikan adalah kunci dalam membangun dan memajukan peradaban bangsa.

"Hapus biaya pendidikan perguruan tinggi. Sehingga seluruh anak negeri, di pelosok negeri, bisa menikmati pendidikan tanpa harus dibebani biaya pendidikan yang mahal," tandas Fadli 

"Sehingga pada akhirnya Visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Serta, puncak 1 abad kemerdekaan Indonesia dapat melahirkan generasi-generasi yang bisa berdiri di kaki sendiri. Bukan sekadar angka-angka," ungkapnya.