GAPKI Siap Bersinergi untuk Hadapi Berbagai Tantangan Industri Sawit

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengingatkan adanya berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh industri sawit Indonesia baik secara nasional maupun global.

Dalam menghadapi berbagai tantangan itu, GAPKI berharap pemerintah bisa turut serta membantu mengatasinya melalui berbagai kebijakan yang mendukung industri sawit nasional. Pasalnya, sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang berperan strategis dalam perekonomian nasional.

Baca Juga: Airlangga Hartanto: Jutaan Orang Bergantung ke Sawit

“Industri sawit sekarang ini menghadapi ketidakpastian karena potensi krisis makanan dan energi, dan juga hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti peraturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR),” kata Eddy Martono dalam acara pembukaan konferensi internasional sawit ke-20, Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Outlook (20th IPOC), bertema “Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty” di Nusa Dua, Bali, Kamis, (7/11/2024). 

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah strategis yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber makanan maupun energi yang terbarukan. Hal tersebut juga selaras dengan Asta Cita yang digaungkan oleh Prabowo Subianto.

Sementara itu, tantangan dalam negeri yang harus dihadapi oleh industri sawit di antaranya adalah produksi sawit yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Menurunnya produktivitas tersebut diakibatkan oleh lambannya pelaksanaan penanaman kembali di lahan-lahan kebun para petani sawit.

Adapun tindakan yang perlu dilakukan yakni penguatan praktek produksi yang berlanjutan, sinergi antara pemangku kepentingan industri kelapa sawit, serta memacu pelaksanaan program penanaman kembali lahan sawit petani atau replanting.

Baca Juga: IPOC 2024: Mendag Siap Dukung Ekosistem Industri Sawit Indonesia

“Ini terutama perlu untuk mendukung program biodiesel pemerintah karena akan ditingkatkan ke B50 di tahun 2026, tanpa mengganggu kebutuhan makanan dan ekspor,” ungkap Eddy.