Penunjukan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mendapat respon dari berbagai kalangan. Salah satunya Presidium Koalisi Muda Nusantara (KMNU), Abdul Rahman Sutara Purba.
Menurutnya, pihaknya meragukan pimpinan SKK Migas yang baru dapat mendorong pencapaian target lifting migas tercapai.
Abdul mengatakan, Presiden Prabowo Subianto pernah memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia agar meningkatkan produksi migas nasional. Untuk menjalankan perintah itu, kata Abdul Rahman Sutara Purba, SKK Migas harus menjadi lokomotifnya.
“Maka Kepala SKK Migas ini, harusnya tidak hanya wajib memiliki rekam jejak pengalaman dan teknis urusan perminyakan, dia juga tidak hanya memahami regulasi. Karena regulasi ini menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri,” ungkap alumni Manajemen Stratejik FEB UI ini kepada media, Jumat (8/11).
Di sisi lain menurutnya, pimpinan SKK migas baru harus mampu menata manajemen internal dan membentuk budaya fairness birokrat SKK migas dalam bekerja secara regulatif dan profesional.
“Apalagi selama ini penataan internal disorot para pelaku bisnis hulu dan para supporting stakeholder hulu Migas lainnya,” ujarnya.
Menurut Abdul, pimpinan SKK Migas yang dilantik, harus memiliki kapasitas yang paripurna. “Dia juga harus memiliki semangat dan jiwa patriotik, karena ini sejalan dengan visi retreat Magelang, yang ingin ditanamkan presiden kepada seluruh elit pengambil keputusan di Republik ini,” katanya.
Baca Juga: Tiga Arahan Bahlil ke Djoko Siswanto yang Baru Dilantik Jadi Kepala SKK Migas
Alumni Manajemen FEB Universitas Indonesia ini juga berharap level pimpinan di SKK Migas yang ditunjuk harus strong manajemen kompetensi inti, utamanya pada level pengambil Keputusan.
“Karena bahaya jika ada pimpinan SKK Migas tidak memiliki portofolio yang runut di sektor hulu migas,” ujarnya.
Menurut Abdul, nantinya jika ada pergantian Deputi, Kepala SKK Migas harus mengusulkan orang-orang yang mumpuni.
Pasalnya, kata Abdul, dari nama yang beredar, ada portofolio calon deputi yang tidak populis di sektor hulu migas. “Karena yang bersangkutan ternyata pernah menjadi pelaku ekspor impor di sektor komoditas pangan serabutan. Jadi bukan orang migas sepenuhnya,” katanya.
Bahkan orang tersebut, dalam menjalankan bisnis komoditas tersebut, diduga pernah wanprestasi komitmen dengan mitranya.
Menurutnya, jika target lifting migas dalam negeri bisa tercapai seperti yang diarahkan Presiden Prabowo, maka semua pimpinan SKK Migas harus memiliki kompetensi inti yang populis dan clear.
“Serta rekam jejak patriotisme harus tegas. Dan pastikan penunjukan jajaran pimpinan SKK Migas, tidak dominan kepentingan sharing power politiknya,” tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Amry Nur Hidayat
Advertisement