Percepat Inklusi Keuangan, Pemerintah Luncurkan Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan

Kepala Kantor dan Direktur Regional Asia Tenggara Women’s World Banking Christina Maynes dalam paparannya menyebutkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di sektor UMKM digital, dimana hanya 44% pelaku UMKM perempuan digital yang berhasil mempertahankan bisnisnya selama 3-5 tahun. 

Selain itu, pendapatan perempuan pelaku UMKM digital juga 22% lebih rendah daripada laki-laki.  Atas dasar tersebut, Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara Women’s World Banking Vitasari Anggraeni mengatakan bahwa digitalisasi UMKM perempuan, termasuk perempuan disabilitas dan perdesaan menjadi prioritas ke depannya untuk terus dikawal. 

“Riset Women’s World Banking menemukan bahwa perempuan di perdesaan menjadi ujung tombak di mana layanan keuangan dapat diperluas. Dengan kolaborasi multipihak, kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut aksi-aksi yang tepat untuk mencapai tercapainya inklusi keuangan,” ujarnya. 

Perlu diketahui bahwa Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan beranggotakan 24 institusi Pemerintah dan penyedia jasa keuangan. Cikal bakal jejaring tersebut telah dibentuk sejak tahun 2022 melalui kemitraan Women’s World Banking dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui jejaring tersebut, beragam inisiatif telah dilakukan seperti peningkatan literasi keuangan untuk perempuan, lokakarya inklusi disabilitas untuk penyedia jasa keuangan, dan dialog-dialog publik lintas Kementerian. 

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain perwakilan Badan Pusat Statistik, perbankan, perusahaan penyedia jasa keuangan, dan sejumlah yayasan serta lembaga masyarakat.