Mengungkap Tantangan dan Harapan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dalam Orasi Kebangsaan bertema "Perjalanan, Tantangan, dan Harapan Pemberantasan Korupsi di Indonesia" di Universitas Paramadina, Trinity Tower, Jakarta, Kamis (5/12/2024), sejumlah tokoh memaparkan pandangan kritis terkait kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang kian kompleks. 

Acara ini menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, seperti Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam, Pimpinan KPK 2015-2019 Saut Situmorang, Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said, dan akademisi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin.

Dalam acara ini, Ahmad Khoirul Umam menyoroti stagnasi global dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data Transparansi Internasional (TI), skor rata-rata dunia berada di angka 43 dari 100—menunjukkan stagnasi serius di 125 negara. "Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, terutama dalam konteks demokrasi yang tidak sepenuhnya sehat," tegasnya.

Ia mengkritik pelemahan sistem pemberantasan korupsi, khususnya dalam institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurutnya kini cenderung menjadi alat kekuasaan. Demokrasi yang mahal dan desentralisasi korupsi memperburuk keadaan, dengan uang panas dari sektor ilegal seperti judi online ikut melibatkan berbagai pihak. Ahmad Khoirul Umam menyebut bahwa dibutuhkan political will yang kuat dari pemimpin puncak untuk membalikkan keadaan ini.

Sementara itu, Saut Situmorang menyamakan kondisi masyarakat saat ini dengan "kandang ayam yang jorok dan bau," di mana koruptor berat bercokol, sementara masyarakat seolah tidak menyadarinya. Ia menyoroti penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari 40 menjadi 34 sebagai peringatan serius.

Saut juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti big data, untuk memberantas korupsi. Saut mengatakan bahwa dengan teknologi, rekam jejak pihak-pihak terkait dapat dipantau, sehingga keputusan KPK memiliki dasar yang lebih kuat.

Sudirman Said menghubungkan korupsi dengan berbagai permasalahan nasional, mulai dari kecelakaan infrastruktur hingga stunting dan politisasi bantuan sosial. Menurutnya, semua ini berasal dari sistem yang telah diselewengkan.

Baca Juga: MUI Harap Prabowo Bisa Tegakkan Demokrasi dan Berantas Korupsi

Ia juga mengingatkan pentingnya nilai-nilai integritas berdasarkan kearifan lokal, seperti ajaran Setyo Budyo dari Serat Wedatama. Sudirman Said menyebut bahwa korupsi adalah bentuk kehilangan kualitas ketuhanan dalam diri manusia, seperti rasa malu dan tanggung jawab.

Wijayanto Samirin memaparkan korelasi antara politik mahal dan praktik korupsi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sering kali menjadi ajang pencucian uang dalam skala besar, dengan biaya politik mencapai Rp140 triliun.

Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa sistem politik yang terlalu mahal menciptakan ekonomi biaya tinggi dan membuka celah bagi investor untuk meminta kebijakan yang berpihak pada mereka. Ia juga menyoroti konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, di mana delapan pimpinan partai politik berada dalam kabinet, membuat sidang kabinet menyerupai pleno DPR.