DPD Minta ‘Hutang’ Industri Sawit Dikembalikan ke Rakyat

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustin Teras Narang, mengingatkan pemerintah bahwa sejatinya tujuan investasi di seluruh sektor daerah harus dikawal agar berdampak nyata serta bermanfaat, khususnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Dirinya pun mengimbau pemerintah untuk segera mengembalikan hasil perkebunan sawit kepada rakyat di daerah sentra penghasil sawit dengan cara meningkatkan kesejahteraan mereka. Khususnya pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.

Baca Juga: Dukung Pengembangan Industri Kelapa Sawit, Mendag Lepas Ekspor Produk Turunan ke India

"Jangan sampai perkebunan sawit luas, tapi jalan perhubungan rusak parah, kesehatan dan pendidikan tidak berkembang baik," kata Teras dalam keterangannya di Palangka Raya, dikutip pada Rabu, (18/12/2024).

Dia menjabarkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit terbesar saat ini menggunakan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan catatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi pada tahun 2023, total luas lahan yang digunakan yakni 2,3 juta hektare.

Dari luasnya lahan tersebut, kata Teras, bisa diasumsikan pemerintah provinsi (pemprov) mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp23,8 miliar pada tahun 2025 mendatang.

Bahkan, jika diakumulasikan, dana yang diterima oleh 14 kabupaten/kota se Kalteng berkisar Rp117,89 miliar. 

Baca Juga: Ratusan Hektar Kebun Sawit di Luwu Utara Terendam Banjir. Belum Ada yang Peduli

"Terbesar diterima oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni Rp16,6 miliar dan terendah Barito Selatan Rp2,56 miliar," ucapnya.