DPD Minta ‘Hutang’ Industri Sawit Dikembalikan ke Rakyat

Angka yang cukup fantastis tersebut menurut Teras masih jauh dari capaian sektor pertambangan yang mencapai Rp1,79 triliun untuk satu provinsi. Maka dari itu, sebuah data tersebut harus dianalisis untuk optimalisasi penerimaan daerah sehingga rakyat pun jadi sejahtera.

Adanya perbedaan yang cukup signifikan pada beberapa data menurutnya harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, harapannya penerimaan dari perkebunan sawit yang tersebar di segala penjuru kabupaten dan kota bisa makin dioptimalkan.

Baca Juga: Bukti Komitmen Tekan Emisi, Tunas Sawa Erma Raih Penghargaan di Sawit Indonesia Award 2024

"Seperti kita ketahui bersama, perkebunan sawit merupakan pengguna lahan terbesar di provinsi terluas di Indonesia ini," ujar Teras Narang.

Terakhir, dirinya berharap jika pemerintah daerah hingga pusat bisa mengoptimalkan potensi perkebunan sawit untuk kepentingan daerah maupun rakyat. Termasuk mendorong investasi pada sektor hilir.

Dia menilai bahwa akan ada peningkatan perekonomian daerah serta lapangan kerja baru jika hilirisasi produk dari 2,3 juta hektare lahan sawit di Kalteng dengan industri pengolahan CPO dan turunannya dioptimalisasi.

Baca Juga: DMSI Beberkan Tujuh Strategi Menyelamatkan Industri Sawit dari Lonjakan Harga Global

"Sementara dari sisi pemerintah pusat untuk mengatur kembali perimbangan penerimaan daerah penghasil sumber daya alam, termasuk sawit, yang selama ini lebih banyak diterima pusat," pungkasnya.