Tahan BI Rate 6%, Begini Strategi BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Bank Indonesia (BI) secara resmi memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur 17-18 Desember 2024 tetap sebesar 6,00%. 

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa keputusan mempertahankan suku bunga selaras dengan arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam RDG di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Baca Juga: Tok! Tutup Tahun, BI Kembali Tahan BI Rate di Level 6%

Adapun strategi yang dibuat dengan langkah-langkah kebijakan seperti penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

“Mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter pro-market,” imbuhnya. 

Selain itu, Peryy mengatakan, BI turut memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. “Memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas dan memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar,” pungkasnya.

Dalam upaya penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau. 

“Melalui penguatan strategi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” imbuhnya. 

Perry menyatakan, BI melalui penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Juga: BI Sebut Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 423,4 Miliar di Oktober 2024

Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

BI juga memperluasan layanan BI-FAST yang mencakup layanan transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan, (request for payment) dan transfer debit secara langsung (direct debit) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi ekonomi dan keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal terhitung sejak tanggal 21 Desember 2024.

“Penguatan strategi menjaga ketersediaan dan kelancaran sistem pembayaran di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, termasuk melalui penyelenggaraan Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai (SERUNAI) pada 15-20 Desember 2024,” tuturnya.