Biaya Politik Mahal, Dihapusnya Presidential Threshold Belum Dapat Optimalkan Pilpres di Indonesia

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) memberikan apresiasinya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terkait dengan putusan untuk menghapus  syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Inkonstitusional.

Hensa mengatakan keputusan ini perlu diapresiasi karena telah membuka kesempatan partai politik untuk bisa mengusung kader terbaik mereka guna maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pesta demokrasi yang akan datang di Indonesia.

Baca Juga: Dari Bisnis hingga Politik, Ini Kiprah Keluarga Sampetoding Pemilik Siner Group

“Keputusan itu bagus, jadi partai politik mana pun bisa mengusulkan kader terbaik untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Hensa, dilansir Jumat (3/1).

Hensa mengungkit bahwa dengan ini masyarakat akan disuguhkan dengan banyak calon presiden dan wakil presiden di kemudian hari. Namun, ia sedikit meragukan hal tersebut akan terjadi mengingat biaya politik yang masih mahal di Indonesia.

Hensa mengatakan biaya untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tidaklah murah sehingga sangat mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Biaya tersebut tak hanya berupa materil untuk memenuhi ongkos logistik namun juga biaya seperti elektoral dimana setiap calon mesti harus cukup dikenal untuk memiliki kesempatan menjadi presiden maupun wakil presiden di Indonesia.

“Turun ke masyarakat tidak murah, sehingga sangat mungkin hanya orang-orang yang memang mumpuni saja yang akan mendapat dukungan dari masyarakat untuk menjadi calon presiden,” kata Hensa.

Baca Juga: Geopolitik Eropa Memanas, Harga Minyak Kembali Melonjak Naik

“Jadi, dukungannya bukan hanya tentang dukungan finansial, tetapi dia juga harus memiliki tabungan atau investasi elektoral,” lanjutnya.