
Pemerintahan Indonesia baru-baru ini mengumumkan langkah penghemantan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal tersebut mendapat bergaram respons baik dukungan maupun kritikan dari masyarakat hingga pakar dari Indonesia.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) misalnya yang mendukung langkah penghematan anggaran tersebut. Ia mengatakan langkah tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat hingga arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Kepala BGN Pastikan Tambahan Anggaran Makan Gratis Rp100 Triliun Murni dari APBN
Namun dirinya menegaskan bahwa penghematan anggaran tersebut tak boleh dianggap sebagai sebuah prestasi namun harus sebagai sebuah keharusan. Hensa menilai sudah sewajarnya pemerintah mengoptimalkan aspek keluar masuk anggaran dari APBN.
“Kan Pak Prabowo bilang ya, kita mesti penghematan anggaran supaya kita bisa dapat Rp20 triliun, kalau anda para pejabat sudah menghemat jangan dipikir itu prestasi,” kata Hensa, dilansir Jumat (31/1).
Di sisi lain, Hensa juga mengungkit bahwa penghematan anggaran adalah hal yang sangat wajib dilakukan oleh pemerintah menyusul kondisi ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi di Indonesia.
“Tolong bedakan antara prestasi dengan kewajiban, kalau negara nggak punya uang, anda irit, anda hemat, itu kewajiban, bukan prestasi yang 'wow' gitu,” ujar Hensa.
Ia pun menilai, tolak ukur keberhasilan para jajaran kabinet adalah ketika mereka bisa mendatangkan uang dengan cara-cara seperti pajak, cukai, atau meningkatkan perputaran ekonomi dalam ekosistem dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Jadi tolong prestasi itu kalau negara lagi butuh uang, anda bisa mendatangkan uang, bukan hutang juga, pakai ide-ide lah, kan kita mengandalkan sekarang pajak, cukai,” kata Hensa.
“Bisa juga dengan cara meningkatkan UMKM agar ekonomi berputar sehingga program-program unggulan tetap bisa berjalan dengan normal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci 16 pos belanja kementerian/lembaga (K/L) yang harus dipangkas guna menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Ia menyebut pemerintah ingin menghemat Rp306,69 triliun anggaran, dimana sebanyak Rp256,1 triliun disumbang dari efisiensi K/L. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Baca Juga: Pembangunan IKN Telah Telan Biaya Rp89 Triliun Dana APBN
"Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri dari atas item belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II," ungkap Sri Mulyani.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement