DPR Ingin Program Makan Bergizi Gratis Merata dalam Wilayah 3T

Pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis menargetkan peningkatan status gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, menyusui, dan anak-anak sekolah. Program ini diharapkan menjangkau 19 juta penerima, dengan tujuan menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data sebelumnya, target penurunan stunting hingga 14% belum tercapai, dengan angka terakhir masih berada di 21,5%.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Netty Prasetiyani Heryawan, menyampaikan apresiasi terhadap program ini yang merupakan tindak lanjut dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Soal Makan Bergizi Gratis, Pakar Dorong Prabowo Tak Malu Harapkan Bantuan Rakyat

"Kami mendukung penuh program ini, namun perlu evaluasi menyeluruh untuk memastikan efektivitas dan pemerataan, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (3T)," ujar Netty dalam keterangannya di Bandung, Senin (6/1/2025).

Netty menjelaskan ada tiga fokus utama dalam program tersebut diantaranya pemenuhan gizi. Program ini harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan agar benar-benar meningkatkan status gizi masyarakat. Selanjutnya, pemerataan sehingga tidak hanya di perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar semua lapisan masyarakat merasakan manfaat program ini.

"Kemudian fokus pada keamanan pangan sehingga proses produksi, pengolahan, hingga distribusi makanan harus dijaga agar tetap aman dan berkualitas tinggi," tegas Netty.

Netty juga menyoroti pentingnya pendampingan edukasi dan literasi gizi bagi masyarakat.

"Makanan bergizi ini hanya diberikan sekali sehari, namun masyarakat harus dibimbing untuk membangun pola makan sehat sehari-hari," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis ini dengan total anggaran Rp71 triliun ini mencakup pemeriksaan kesehatan, edukasi gizi, dan dukungan manajemen. Sebagian besar pendanaan akan digunakan untuk penyediaan makanan bergizi, sementara Rp3 triliun dialokasikan untuk pemeriksaan kesehatan 10 juta masyarakat.

Netty mendorong evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah pelaksanaan program selama beberapa hari hingga pekan pertama. 

"Evaluasi ini harus melibatkan seluruh pihak yang berkontribusi, seperti Kodim, pesantren, LSM, hingga masyarakat setempat, agar program ini tepat sasaran dan memenuhi komitmen Presiden," tegas Netty

Dia berharap program ini  menjadi tonggak awal dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat dan berkualitas. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Akan Sidak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tanpa Persiapan Khusus

"Mari kita kawal bersama program ini agar menjadi solusi nyata bagi peningkatan status gizi masyarakat Indonesia," tutup Netty.