BLT Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Tersalurkan 50%, Luhut Siapkan GovTech di Era Prabowo

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) selama pemerintahan Joko Widodo. Ia mengungkapkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp500 triliun yang dialokasikan untuk program perlindungan sosial, hanya sekitar Rp250 triliun yang benar-benar tersalurkan kepada golongan penerima manfaat.

“Anda bisa bayangkan, Rp500 triliun bantuan langsung itu hanya Rp250 triliun yang sampai dengan benar. Jadi tidak targeted,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis (15/1/2025).

Anggaran besar tersebut sejatinya dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui berbagai program di kementerian dan lembaga negara. Namun, menurut Luhut, penyalurannya belum optimal. Untuk mengatasi persoalan ini, Luhut menegaskan bahwa pengembangan teknologi pemerintah berbasis digital atau government technology (GovTech) dapat menjadi solusi strategis.

Baca Juga: Luhut Tersinggung Sama World Bank, Ternyata Karena Hal Ini!

GovTech akan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menyalurkan BLT. “Nah sekarang dengan AI ini, kita akan membuat itu targeted dan membuat Indonesia lebih hebat lagi ke depan,” tambah Luhut.

GovTech direncanakan rampung dan terintegrasi pada Agustus 2025. Platform ini bertujuan menyederhanakan regulasi, mempercepat integrasi data, dan memungkinkan pengelolaan pemerintahan secara real-time.

Luhut menyebut pengalaman mengelola aplikasi PeduliLindungi sebagai tonggak penting dalam pengembangan GovTech. “PeduliLindungi itu dibuat oleh anak-anak Indonesia, bukan barang impor. Kita hampir tidak ada keluar uang di situ. Tapi dengan aplikasi ini, kita bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung atau daerah. Itu sangat membantu dalam mengurangi penyebaran COVID-19 waktu itu,” jelasnya.

Baca Juga: GovTech Jadi Proyek Rp1.500 Triliun Luhut yang Diharapkan Jadi Game Changer Indonesia

Ia menambahkan bahwa aplikasi tersebut kini memiliki 150 juta pengguna terdaftar dan masih beroperasi hingga saat ini.

Selain itu, Luhut menyoroti keberhasilan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), yang diluncurkan pada 2022. Platform ini berhasil meningkatkan penerimaan negara hingga 40%. SIMBARA memungkinkan pemerintah memantau dan mengelola sumber daya mineral dan batubara secara lebih transparan dan efisien.