GovTech Jadi Proyek Rp1.500 Triliun Luhut yang Diharapkan Jadi Game Changer Indonesia

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pentingnya pengembangan teknologi pemerintahan (GovTech) melalui platform INA Digital sebagai langkah transformasi digital di Indonesia. 

Ia menjelaskan bahwa program GovTech bertujuan menyederhanakan regulasi, mempercepat integrasi data, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan secara real-time.

“Jika program ini bisa berjalan, dampaknya diperkirakan dapat menaikkan 6,4% GDP atau setara Rp1.500 triliun. Angka ini kami breakdown, dan saya lihat kalau dilakukan dengan baik, sepakat jangan berkelahi, jangan kritik berlebihan, beri kritik yang membangun,” ujar Luhut, dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (9/1/2024). 

GovTech, kini berada di bawah naungan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Program ini disebut-sebut sebagai game changer untuk Indonesia, dengan fokus pada penerimaan pajak, pemberantasan korupsi, dan penyediaan data tunggal yang terintegrasi.

Baca Juga: 40 Investor Asing Siap Serbu RI, Luhut Beri Peringatan Keras ke Kementerian dan Lembaga

Luhut menyoroti hasil diskusi dengan Bank Dunia yang menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan pengelolaan pajak yang kurang optimal, setara dengan Nigeria. Ia menekankan pentingnya program ini untuk memperbaiki pengumpulan pajak di Indonesia, yang selama ini dinilai belum maksimal.

“Kami terpicu oleh kritik dari Bank Dunia bahwa kita adalah salah satu negara yang mengumpulkan pajak tidak baik kita disamakan dengan Nigeria. Dan, menurut mereka kalau kita bisa lakukan  program ini itu bisa kita dapat 6,4% dari GDP atau setara kira-kira Rp1.500 triliun,” jelasnya. 

Ia optimis, jika semuanya berjalan dengan baik dan memperoleh dukungan dari semua pihak, angka tersebut akan dapat tercapai. 

“Saya lihat sih kalau kita lakukan dengan baik dan semua harus sepakat jangan berkelahi gini-gini, gak usah terus kritik-kritik dulu biarkan jalan dulu nanti ya kritik memberikan kritik membangun karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan,” tegasnya. 

Luhut juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap program ini, bahkan meminta percepatan implementasi sehingga dapat berjalan mulai Agustus 2024. DEN telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini terlaksana dengan baik.

Pengalaman Indonesia dalam menerapkan digitalisasi selama pandemi COVID-19 serta pengelolaan data di sektor pertambangan seperti batu bara dan kelapa sawit menjadi dasar optimisme Luhut terhadap keberhasilan program ini. “Saya sangat optimis dengan sekarang digitalize pemerintahan kita ini, karena pengalaman kita di COVID-19, pengalaman kita simbara, batubara, simbara, jadi nikel, simbara, juga sekarang dalam kelapa sawit, jadi bukan hal baru buat kita,” katanya. 

Baca Juga: Luhut Turun Gunung, Kebijakan Proteksionis Trump Ancam Perekonomian Indonesia

Sebagai bagian dari upaya pengembangan, DEN juga akan mengirimkan tim ke India untuk mempelajari penerapan teknologi pemerintahan di sana. Luhut menilai pengalaman India dapat menjadi pelajaran berharga untuk menghindari kesalahan serupa di Indonesia.

“Mungkin kita tidak melihat dulu, tapi kami sudah diskusi dengan India, dan tim akan ke India dalam 10 hari ke depan. Presiden sudah merintahkan kita untuk belajar dari mereka. Lesson learned ini sangat penting untuk meminimalkan risiko,” ujar Luhut.

Luhut berharap semua pihak, termasuk pejabat dan pengamat, mendukung pelaksanaan GovTech. Ia menekankan bahwa program ini adalah langkah penting untuk membawa Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan modern.

“Ini game changer buat Indonesia, dan kami kepada bapak Presiden itu mem-brief kemarin cukup detail, dan beliau saya juga senang sekali, beliau sangat responsif dan sangat memahami juga masalah ini,” tutupnya.