Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tito Karnavian Tegaskan Anggaran Daerah untuk Program Makan Bergizi Tidak Wajib

Tito Karnavian Tegaskan Anggaran Daerah untuk Program Makan Bergizi Tidak Wajib Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa alokasi anggaran daerah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat wajib atau mandatori. Meski demikian, program ini mendapat antusiasme tinggi dari pemerintah daerah (pemda) karena dinilai memberikan manfaat ganda, baik untuk kesehatan anak-anak maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya ingin menambahkan peran daripada pemda. Banyak yang antusias mendukung program makan bergizi gratis ini. Selain untuk meningkatkan kesehatan, program ini akan menimbulkan dampak ekonomi di daerah,” ujar Tito di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurut Tito, pelaksanaan MBG akan mendorong perputaran ekonomi lokal. Melalui program ini, masyarakat dapat memproduksi pangan, melakukan aktivitas bertani atau beternak, dan hasilnya akan diserap oleh program sebagai bahan baku penyediaan makanan bergizi.

Baca Juga: Tito Ungkap Pemda Siapkan Rp5 Triliun untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis

Tito juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, lebih dari 400 kabupaten/kota telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi. “Sebanyak 415 kabupaten dan 93 kota, serta semua provinsi, mau berpartisipasi karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat,” jelasnya.

Dari segi anggaran, Tito menyebut bahwa partisipasi pemda diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun dari APBD kabupaten/kota dan Rp2,5 triliun dari APBD provinsi, dengan total lebih dari Rp5 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun sekitar 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah mulai September 2025.

“Kami sudah melakukan zoom meeting dengan sekda-sekda. Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Setelah kepala daerah dilantik, akan ada pergeseran anggaran untuk mendukung program ini,” katanya.

Fokus pada Daerah dengan Stunting Tinggi
Tito menekankan bahwa prioritas program ini adalah daerah-daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi. Setiap satuan pelayanan di sekolah akan dibangun dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, baik dari segi dapur maupun menu yang disajikan.

“BGN memiliki standarisasi baik dapurnya maupun menunya karena mereka memiliki ahli gizi,” ujar Tito. Ia menambahkan, meskipun operasionalisasi akan berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional, pemda akan dilibatkan dalam pengawasan melalui inspektorat masing-masing daerah.

Baca Juga: Presiden Panggil Kepala BGN Bahas Soal Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tito juga menyoroti perbedaan kapasitas daerah dalam berkontribusi terhadap program MBG. “Contohnya Kabupaten Badung, PAD-nya hampir 90% dari APBD. Mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun, jadi bisa meng-cover semua anak SD. Tapi untuk daerah di Indonesia bagian timur dengan PAD rendah, mereka mungkin hanya bisa meng-cover 500 anak, sisanya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional,” paparnya.

Partisipasi Bersifat Sukarela
Ketika ditanya mengenai kewajiban alokasi anggaran daerah untuk MBG, Tito menegaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela. “Kami tidak mandatori. Tapi mereka yang ingin berpartisipasi tahu ini untuk kepentingan anak-anak mereka. Selain itu, program ini bisa meningkatkan elektabilitas kepala daerah terpilih karena menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.

Tito optimistis program ini dapat berjalan lancar dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat, sehingga target gizi nasional dapat tercapai.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: