Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tito Ungkap Pemda Siapkan Rp5 Triliun untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis

Tito Ungkap Pemda Siapkan Rp5 Triliun untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis Kredit Foto: BPMI Setpres
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di berbagai daerah akan didanai dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan mencapai hampir Rp 5 triliun. Dana tersebut merupakan kontribusi dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung inisiatif pemerintah pusat dalam meningkatkan kesehatan anak sekaligus mendorong perekonomian lokal.

“Saya ingin menambahkan peran daripada Pemda, ya. Karena banyak Pemda yang antusias mendukung program makan bergizi gratis ini. Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, ini juga akan menimbulkan efek ekonomi di daerah. Sudah jelas ada off-takernya, ada pembeli. Diserap. Jadi, ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi economic circular,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Baca Juga: Perlu Tambahan Rp100 Triliun untuk Penuhi Target 82,9 Juta Penerima MBG

Menurut Tito, alokasi APBD untuk program ini berasal dari kontribusi kabupaten/kota sebesar Rp 2,3 triliun dan provinsi sekitar Rp 2,5 triliun. Program ini direncanakan berjalan mulai September 2025 selama empat bulan pertama. Dengan anggaran tersebut, pemerintah daerah dapat membangun sekitar 4.000 satuan pelayanan makanan bergizi di sekolah-sekolah.

“Kapasitas daerah sudah kami bahas dalam rapat dengan seluruh sekda. Sebagian besar daerah sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Setelah kepala daerah dilantik, nanti akan ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD. Ini kami diskusikan bukan dengan cara top-down, tetapi banyak daerah yang mau berpartisipasi,” jelasnya.

Sebanyak 415 kabupaten dan 93 kota, serta seluruh provinsi, dipastikan akan berpartisipasi dalam program ini. Tito menambahkan, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, seperti Kabupaten Badung, Bali, bahkan mampu mengalokasikan dana untuk mencakup seluruh anak SD di wilayahnya. Di sisi lain, daerah dengan PAD rendah akan mendapat dukungan dari Badan Gizi Nasional.

“Contohnya Kabupaten Badung. PAD-nya hampir 90% dari total APBD mereka. Dengan anggaran mendekati Rp 10 triliun, mereka bisa meng-cover semua anak SD, sekitar 72 ribu anak. Sementara di Indonesia bagian timur yang PAD-nya rendah, mereka mungkin hanya bisa meng-cover 500 anak, dan sisanya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Panggil Kepala BGN Bahas Soal Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tito juga menekankan pentingnya peran Puskesmas dan pengawasan dari inspektorat kabupaten/kota dalam mendukung program ini. “Puskesmas dapat dilibatkan untuk mengawasi higienitas. Program ini akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional, tetapi daerah-daerah juga sangat ingin berpartisipasi langsung, misalnya melalui dapur atau satuan pelayanan di sekolah,” tuturnya.

Presiden juga mengarahkan agar prioritas program ini ditujukan pada daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi. Pemerintah daerah akan diminta untuk menyalurkan dana kepada sekolah-sekolah yang menjadi target utama.

“Bapak Presiden memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi. Mana titik-titik yang belum menjadi target, mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah,” kata Tito, seraya menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif pada kesehatan anak sekaligus perekonomian lokal.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: