Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Direktur RPI Sebut Sejumlah Menteri yang Dapat Rapor Merah

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai memasuki 100 hari masa pemerintahannya, ia berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap para pembantunya yang belum menunjukkan kinerja namun malah membuat gaduh atau bahkan ingin menjalankan agenda sendiri.

"Ada beberapa pembantu Prabowo yang layak dilakukan evaluasi dan dicopot dari posisinya," kata Fernando kepada Warta Ekonomi.

"Satryo Soemantri Brojonegoro layak dicopot oleh Prabowo dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek). Belum genap 100 hari memimpin Kemendikti Saintek sudah membuat gaduh di institusi yang dipimpin. Akibat ratusan pegawai Mendikti Saintek melakukan aksi demontrasi terhadap Satryo. Akibatnya keharmonisan dan kenyamanan di internal Kemendikti Saintek sudah terganggu," tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga menyebut Natalius Pigai juga layak dievaluasi dan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).

"Baru saja dilantik sudah membuat gaduh dengan permintaan anggaran mencapai Rp. 20 triliun. Selain itu, saya melihat Natalius Pigai hanya menjalankan agendanya sendiri tanpa menyesuaikan dengan keinginan Presiden Prabowo. Sebaiknya Presiden Prabowo menyatukan kembali Kementerian HAN dengan Kementerian Hukum," tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan Prabowo untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia, bahwa ia tidak di bawah bayang-bayang Jokowi dengan mencopot menteri yang direkomendasi oleh Jokowi.

"Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan loyalis Jokowi. Sehingga sangat diragukan akan bekerja secara totalitas untuk mensukseskan pemerintahan Prabowo," tuturnya.

Tak hanya itu, Budi Arie Setiadi juga merupakan pendukung setia Jokowi sampai saat ini sehingga seringkali ia seperti menjadi juru bicara Jokowi.

"Sebagai menteri di kabinet Jokowi tidak terlihat prestasi dan pada pemerintahan Prabowo masih berhasil mengangkat pengurus Projo sebagai salah satu pejabat di Kementerian Koperasi namun sudah menyibukkan diri seolah menjadi jubir Jokowi dan keluarganya," tuturnya.

Baca Juga: Dua Perusahaan Pembangun Pagar Laut Punya Dasar Hukum, Menteri Nusron Wahid Akui Mereka Memiliki SHGB dan SHM

"Saya berharap, Presiden Prabowo Subianto segera menyingkirkan semua pembantunya yang dititipkan Jokowi sehingga tidak ada peluang untuk tetap menjaga pengaruh Jokowi atau bahkan mengganggu pemerintahannya," pungkasnya.