Menko Airlangga Apresiasi Keberhasilan Pemerintah dan BI Capai Sasaran Inflasi 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang berhasil mencapai sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% (yoy) terjaga dalam rentang sasaran 2,5%±1%.
Pasalnya tercapainya target tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Baca Juga: Jaga Inflasi 2025, Pemerintah dan BI Sepakati Tempuh Tiga Langkah Strategis
Menko Airlangga berharap inflasi yang terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap kuat. Ini disampaikannya dalam Konferensi Pers usai High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
“Terhadap capaian di 2024, kami berterima kasih kepada Gubernur BI, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh Kementerian/Lembaga yang bekerja keras agar ini bisa dicapai, dan khusus untuk 2025 yang pertama (harus dilakukan) adalah menjaga inflasi di kisaran 2,5%±1% untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Sabtu (1/2).
Realisasi inflasi 2024 tersebut menurun dibandingkan 2023 yang sebesar 2,61% (yoy) dan merupakan terendah dalam dua dekade terakhir. Inflasi Indonesia di 2024 juga lebih rendah dibanding beberapa lainnya seperti G-20 yakni Argentina (118% yoy), Turki (44,28% yoy), Rusia (9,5% yoy), dan Amerika Serikat (2,90% yoy).
Sementara itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan III-2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain (seperti Prancis 1,20%, Inggris 1,00% dan Italia 0,5%).
Berdasarkan data dari WEO IMF Oktober 2024, Indonesia berada di posisi ke-8 dalam daftar ekonomi terbesar dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (GDP) yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) pada 2024. Indonesia mengungguli negara-negara seperti Perancis dengan GDP PPP sebesar USD4,4 triliun dan Inggris dengan GDP PPP USD4,3 triliun.
High Level Meeting TPIP menyepakati tiga langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK tetap stabil dan terkendali. Ketiga langkah strategis dimaksud meliputi menjaga inflasi di 2025 pada kisaran sasaran 2,5%±1% guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan itu juga untuk menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF) pada kisaran 3,0%-5,0% dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027.
Peta jalan tersebut mengarahkan pada beberapa upaya seperti memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, serta memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.
Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus dilanjutkan di 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga. Pemerintah juga akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan tema “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga”. Pelaksanaan Rakornas tersebut akan diadakan pada 28 Agustus 2025 di Istana Negara Jakarta dan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Mengenai anggaran Ketahanan Pangan, pada 2025 anggaran tersebut ditujukan untuk melindungi harga pangan di dalam negeri terhadap pengaruh dari gejolak harga pangan dunia, juga untuk memberdayakan petani skala kecil serta mencapai swasembada pangan.
Dalam hal ini, Pemerintah telah mengalokasikan Rp144,6 triliun yang akan dijalankan melalui berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan produktivitas petani.
“Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui TKD Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik seperti pembangunan jaringan irigasi dan jalan pertanian maupun non fisik seperti pekarangan pangan lestari, pelayanan penyuluhan pertanian, dan puskeswan,” jelas Menko Airlangga.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait:
Advertisement